RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian (RUS), dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana siap pakai (DSP) kebencanaan.
Pemeriksaan ini menjadi pemanggilan kedua terhadap Rustian dalam perkara yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik kembali memanggil Rustian untuk diperiksa sebagai saksi.
"Pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Selain Rustian, penyidik juga memanggil saksi lainnya, yakni Analis Kebencanaan BNPB, Donny Immanuel Haratua Situmeang. Namun, Budi belum menjelaskan materi pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut.
Sebelumnya, penyidik telah memeriksa Rustian pada Selasa (27/10/2026).
Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama tujuh jam itu, penyidik mendalami status kepegawaian dua tersangka, yakni Bima Setiawan (BMS) selaku tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta Richard Erlangga (RIC) yang juga merupakan tenaga ahli.
Penyidik turut mendalami peran Rustian sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA), khususnya terkait penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini.
"Kemudian juga penyidik mendalami soal pengadaan barang dan jasanya seperti apa, dari proses perencanaannya, proses pelaksanaan, penunjukan langsung sampai dengan proses pembayaran kepada vendor yang bersumber dari dana siap pakai atau DSP di BNPB," kata Budi.
Baca juga : KPK Gandeng Puspom TNI Periksa Eks Kepala BNPB
Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik juga menyita sejumlah dokumen terkait pengadaan barang dan jasa di BNPB. Dokumen itu ditemukan dalam dua tas dan satu kantong plastik besar yang dibawa Rustian.
Rustian sebelumnya sempat ikut terjaring dalam OTT KPK pada Selasa (13/10/2026). Namun, KPK memulangkannya setelah pemeriksaan karena tidak menemukan indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dalam perkara tersebut.
Menanggapi OTT tersebut, BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan meminta agar asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan.
"BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata Juru Bicara BNPB, Berton Panjaitan, kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).
Berton juga menegaskan BNPB akan bersikap kooperatif dan terbuka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan penyidik. BNPB memastikan tidak akan mengintervensi proses hukum yang berjalan.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bima Setiawan (BMS) selaku tenaga ahli Kepala BNPB yang juga adik mantan Kepala BNPB, Richard Erlangga (RIC) selaku tenaga ahli Kepala BNPB saat itu, serta Gabriel Purwaka Sigit (GPS) selaku Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK).
Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Syifa Nrika Ghifarin (SNG) dan Gery Prasetiawan (GER), yang merupakan Direktur PT Trans Lintas Selaras (SLS). Pelaksana Tugas (Plt)
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya mengungkapkan, penyidik menemukan dua klaster dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan para tersangka.
Klaster pertama berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa melalui metode penunjukan langsung selama periode 2024–2026.
Baca juga : KPK Gandeng Puspom TNI Periksa Eks Kepala BNPB Terkait Dugaan Korupsi DSP
Taufik menduga sejumlah penyedia terafiliasi dengan Bima Setiawan. Total nilai pengadaan yang terkait dengan perusahaan-perusahaan tersebut mencapai Rp 148 miliar.
Rinciannya, pengadaan pada 2024 sebesar Rp 45,76 miliar, 2025 sebesar Rp 52,27 miliar, dan 2026 sebesar Rp 50 miliar.
Menurut Taufik, dana DSP BNPB yang digunakan dalam pengadaan tersebut diduga mengalir ke perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan Bima dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Salah satunya untuk pembelian saham PT Medela Potentia (MDLA) oleh PT Alfa Veritas Energizer (AVE).
"Adapun kepemilikan saham oleh PT AVE tersebut mencapai 150,4 juta lembar (1,07%) dengan nilai saham per tanggal 13 Oktober 2026 sebesar Rp 206 per lembar atau setara Rp 30,98 miliar," ungkap Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).
Klaster kedua berkaitan dengan dugaan penerimaan suap oleh sejumlah oknum di BNPB dari vendor proyek yang menggunakan DSP.
Taufik menyebut Richard diduga meminta imbalan kepada penyedia untuk mendapatkan proyek di BNPB. Salah satu penyedia yang menyanggupi permintaan tersebut adalah PT Trans Lintas Selaras (SLS).
Selama periode Januari hingga September 2026, Richard diduga menerima uang melalui Gery dengan total Rp 2,38 miliar.
Pada periode yang sama, Gery juga diduga memberikan uang kepada Gabriel Purwaka Sigit selaku PPK sebesar Rp 140 juta.
Baca juga : KPK Periksa Dirut PT Indo Arta Multitek soal Dugaan Aliran Uang BNPB
"Selain itu, GPS juga diduga menerima uang tunai senilai Rp 1,7 miliar, 7.500 dolar Amerika Serikat (AS), 9.000 dolar Singapura, 56 keping emas seberat 133 gram, tabungan emas seberat 192 gram, yang di antaranya berasal dari vendor atau penyedia pengadaan BNPB," beber Taufik.
Taufik menjelaskan, DSP BNPB digunakan untuk penanganan dan penanggulangan berbagai bencana.
Di antaranya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga penanganan banjir di Aceh dan Sumatera.
Dalam rangkaian OTT tersebut, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan aset senilai total sekitar Rp 5,47 miliar.
Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai Rp 3,5 miliar, mata uang asing berupa 7.500 dolar AS dan 9.000 dolar Singapura, emas logam mulia sebanyak 56 keping dengan berat 133 gram senilai Rp 315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp 452 juta, serta aset kripto senilai Rp 1,1 miliar.
Atas perbuatannya, Bima dijerat Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Sementara itu, Richard dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b serta Pasal 12 huruf i UU Tipikor. Adapun Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan selaku pihak yang diduga memberikan suap dijerat Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b maupun Pasal 606 ayat (1) KUHP Nasional. Sedangkan Gabriel Purwaka Sigit dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b serta Pasal 12B UU Tipikor.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.