Dark/Light Mode

KPK Gandeng Puspom TNI Periksa Eks Kepala BNPB Terkait Dugaan Korupsi DSP

Selasa, 17 November 2026 19:29 WIB
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein. (Foto: M. Wahyudin/RM)
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein. (Foto: M. Wahyudin/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana siap pakai (DSP) kebencanaan.

Pemeriksaan dilakukan bersama Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI karena Suharyanto dan salah satu saksi lainnya merupakan prajurit TNI aktif.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap Suharyanto dilakukan penyidik KPK dengan berkoordinasi bersama Puspom TNI.

"Penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara SY selaku Kepala Badan BNPB yang bersangkutan dalam perkara ini," ungkap Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026) malam.

Selain Suharyanto, penyidik juga memeriksa salah seorang deputi di BNPB. "Selain saudara SY, ada juga salah seorang deputi di BNPB yang juga dilakukan pemeriksaan oleh penyidik," sambungnya.

Budi mengatakan, Suharyanto diperiksa sebagai saksi pada Kamis pekan lalu. Keterangan mantan Kepala BNPB tersebut dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan terhadap lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, penyidik telah memeriksa sejumlah pihak lainnya, termasuk salah satu deputi dan koordinator keprotokolan atau Korsespim di BNPB.

Menurut Budi, pemeriksaan tersebut antara lain mendalami proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa, termasuk penunjukan langsung kepada vendor atau penyedia barang dan jasa.

"Karena kemudian diduga ada benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana proyek tersebut. Di mana kemudian ada beragam modus kickback, ya," sebutnya.

Baca juga : KPK Periksa Sestama BNPB Rustian Terkait Kasus Korupsi Dana Siap Pakai

Sebelumnya, KPK menyatakan Panglima TNI telah menindaklanjuti surat yang dikirimkan komisi antirasuah terkait perkara tersebut. Langkah itu dinilai sebagai respons positif TNI dalam mendukung pengusutan kasus.

"Kami juga mendapatkan informasi soal itu bahwa sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan oleh Puspom TNI. Artinya, sudah ditindaklanjuti apa yang KPK sampaikan melalui surat tersebut," ucap Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026) malam.

Beberapa waktu lalu, TNI juga menyatakan menghormati proses hukum yang tengah ditangani KPK terkait kasus yang diduga melibatkan dua prajurit aktif. TNI menyatakan akan berkoordinasi dengan KPK.

"TNI menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan berkoordinasi dengan KPK," ujar Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Muhammad Nas, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (21/10/2026) malam.

Nas menjamin TNI akan menindaklanjuti setiap informasi yang diterima sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

"Serta menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku," tandasnya.

Lima Orang Ditetapkan sebagai Tersangka

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Salah satunya Bima Setiawan (BMS), tenaga ahli (TA) Kepala BNPB yang juga adik mantan Kepala BNPB.

Tersangka lainnya adalah Richard Erlangga (RIC), tenaga ahli Kepala BNPB saat itu, serta Gabriel Purwaka Sigit (GPS), Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK).

Sedangkan dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Syifa Nrika Ghifarin (SNG) dan Gery Prasetiawan (GER), Direktur PT Trans Lintas Selaras (SLS).

Baca juga : Empat Oknum TNI Diamankan Terkait Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

Achmad Taufik Husein sebelumnya mengungkapkan penyidik menemukan dua klaster dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.

Klaster pertama berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa melalui metode penunjukan langsung selama periode 2024–2026.

Taufik menduga, sejumlah penyedia terafiliasi dengan Bima Setiawan. Total nilai pengadaan yang terkait dengan penyedia tersebut mencapai Rp 148 miliar, dengan rincian Rp 45,76 miliar pada 2024, Rp 52,27 miliar pada 2025, dan Rp 50 miliar pada 2026.

Menurut KPK, dana DSP yang digunakan dalam pengadaan tersebut diduga mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan Bima dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Salah satunya diduga digunakan untuk pembelian saham PT Medela Potentia Tbk (MDLA) melalui PT Alfa Veritas Energizer (AVE).

"Adapun kepemilikan saham oleh PT AVE tersebut mencapai 150,4 juta lembar (1,07 persen) dengan nilai saham per tanggal 13 Oktober 2026 sebesar Rp 206 per lembar atau setara Rp 30,98 miliar," ungkap Taufik.

Klaster kedua berkaitan dengan dugaan suap kepada sejumlah oknum di BNPB. Mereka diduga menerima uang dari vendor yang terlibat dalam berbagai proyek yang menggunakan DSP.

Taufik mengatakan, Richard diduga meminta fee kepada penyedia agar mendapatkan proyek di BNPB. Salah satu penyedia yang diduga menyanggupi permintaan tersebut adalah PT Trans Lintas Selaras (SLS).

Selama Januari hingga September 2026, Richard diduga menerima uang melalui Gery dengan total Rp 2,38 miliar.

Baca juga : Puspom TNI Tetapkan 4 Anggota BAIS Tersangka Penyiraman Air Keras Ke Aktivis

Pada periode yang sama, Gery juga diduga memberikan uang sebesar Rp140 juta kepada Gabriel Purwaka Sigit selaku PPK.

"Selain itu, GPS juga diduga menerima uang tunai senilai Rp 1,7 miliar, 7.500 dolar Amerika Serikat (AS), 9.000 dolar Singapura, 56 keping emas seberat 133 gram, tabungan emas seberat 192 gram, yang di antaranya berasal dari vendor atau penyedia pengadaan BNPB," beber Taufik.

Taufik menjelaskan, DSP BNPB digunakan untuk mendukung penanganan dan penanggulangan berbagai bencana. Di antaranya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta penanganan banjir di Aceh dan Sumatera.

Dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) tersebut, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan aset dengan nilai keseluruhan yang disebut mencapai Rp 5,47 miliar.

Barang bukti itu terdiri atas uang tunai sekitar Rp 3,5 miliar, mata uang asing berupa 7.500 dolar AS dan 9.000 dolar Singapura, 56 keping emas seberat 133 gram senilai Rp 315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp 452 juta, serta aset kripto senilai Rp 1,1 miliar.

Atas dugaan perbuatannya, Bima dijerat Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Richard dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b serta Pasal 12 huruf i UU Tipikor.

Sementara itu, Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan selaku pihak yang diduga memberikan suap dijerat Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b, atau Pasal 606 ayat (1) KUHP Nasional. Adapun Gabriel Purwaka Sigit dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b serta Pasal 12B UU Tipikor.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.