RM.id Rakyat Merdeka - Jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntut tujuh korporasi Duta Palma Group milik Surya Darmadi alias Apeng membayar denda masing-masing Rp 1 miliar serta uang pengganti hingga puluhan triliun rupiah.
Ketujuh perusahaan tersebut diyakini terbukti melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait usaha perkebunan kelapa sawit ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, selama periode 2004–2022.
Pembacaan surat tuntutan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).
Tujuh korporasi yang menjadi terdakwa yakni PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, dan PT Asset Pacific.
Selain menuntut denda masing-masing Rp 1 miliar, jaksa juga meminta agar ketujuh korporasi tersebut dibubarkan.
Apabila denda tidak dibayar dalam waktu satu bulan, harta benda perusahaan akan disita dan dilelang. Jika hasilnya tidak mencukupi, harta benda Surya Darmadi selaku pengendali perusahaan dapat disita.
"Jika masih tidak mencukupi, maka Surya Darmadi dipidana penjara selama 730 hari," sebut jaksa saat membacakan amar tuntutan.
Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap lima perusahaan.
Uang pengganti tersebut dihitung berdasarkan kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara.
Baca juga : Perlawanan Tidak Diterima, Kasus Korupsi Tambang Samin Tan Lanjut Pembuktian
Berikut rincian tuntutan uang pengganti terhadap kelima perusahaan:
- PT Palma Satu dituntut membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,4 triliun dan 3.288.924 dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 59,99 miliar dengan kurs Rp 18.240.
Selain itu, perusahaan dituntut membayar kerugian perekonomian negara sebesar Rp 19,9 triliun. Totalnya mencapai Rp 21,3 triliun.
- PT Seberida Subur dituntut membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 733,9 miliar dan 116.553,36 dolar AS atau setara Rp 2,1 miliar.
Perusahaan juga dituntut membayar kerugian perekonomian negara sebesar Rp 12,2 triliun. Totalnya mencapai Rp 12,9 triliun.
- PT Banyu Bening Utama dituntut membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,6 triliun dan 429.624 dolar AS atau setara Rp 7,8 miliar.
Ditambah kerugian perekonomian negara sebesar Rp 15,8 triliun, total tuntutannya mencapai Rp 17,5 triliun.
- PT Panca Agro Lestari dituntut membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 877,7 miliar dan 1.582.200 dolar AS atau setara Rp 28,8 miliar.
Perusahaan juga dituntut membayar kerugian perekonomian negara sebesar Rp 7,6 triliun. Totalnya mencapai Rp 8,5 triliun.
Baca juga : KPK Periksa Bima Setiawan dalam Kasus Korupsi BNPB
- PT Kencana Amal Tani dituntut membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,4 triliun dan 2.468.556 dolar AS atau setara Rp 45 miliar.
Selain itu, perusahaan dituntut membayar kerugian perekonomian negara sebesar Rp 18,2 triliun. Totalnya mencapai Rp 20,7 triliun.
Jaksa menyatakan, apabila pembayaran uang pengganti tidak dipenuhi, harta benda korporasi dapat disita dan dilelang.
Jika masih tidak mencukupi, harta benda milik Surya Darmadi juga dapat disita untuk menutupi kewajiban tersebut.
"Jika masih tidak mencukupi, Surya Darmadi dipidana penjara pengganti selama 2 tahun," ucap jaksa.
Dalam tuntutannya, jaksa menyebut uang pengganti untuk lima korporasi mencapai Rp 81,19 triliun.
Sementara itu, denda terhadap tujuh korporasi masing-masing Rp 1 miliar. Jaksa menyebut total denda dan uang pengganti yang harus dibayarkan Duta Palma Group mencapai sekitar Rp 81,8 triliun.
Dua Perusahaan Terbukti Melakukan TPPU
Jaksa menyatakan PT Darmex Plantations dan PT Asset Pacific terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Perbuatan kedua perusahaan tersebut dinilai melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Baca juga : KPK Kembali Periksa Sestama BNPB dalam Kasus Korupsi Dana Kebencanaan
Sementara itu, lima perusahaan lainnya, yakni PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani, dinyatakan terbukti melakukan korupsi dan TPPU.
Kelima perusahaan tersebut dinilai melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 20 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 7 UU TPPU.
Dalam menyusun tuntutan, jaksa turut mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
Hal yang memberatkan, perbuatan para terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
Selain itu, kegiatan usaha yang dijalankan secara melawan hukum dalam jangka waktu panjang telah menimbulkan keresahan masyarakat luas dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan.
Perbuatan para terdakwa juga dinilai menimbulkan kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara dalam jumlah sangat besar.
"Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum," ujar jaksa.
Selanjutnya
Berawal dari Pengurusan Izin Perkebunan
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.