BREAKING NEWS
 

Jaksa Tuntut Duta Palma Group Bayar Rp 81,8 T di Kasus Korupsi dan TPPU

Reporter : MOEHAMMAD WAHYUDIN
Editor : OKTAVIAN SURYA DEWANGGA
Kamis, 19 November 2026 21:30 WIB
Foto: M. Wahyudin/RM.

 Sebelumnya 
Sebelumnya, jaksa mendakwa lima perusahaan Duta Palma Group melakukan korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin di Provinsi Riau.

Perbuatan tersebut dilakukan bersama Surya Darmadi dan H. Raja Thamsir Rachman yang saat itu menjabat Bupati Indragiri Hulu.

"Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,79 triliun dan 7.885.857,36 dolar Amerika Serikat (AS)," beber jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).

Nilai kerugian keuangan negara tersebut berdasarkan laporan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PE.03/SR/657/D5/01/2022 tertanggal 25 Agustus 2022.

Selain kerugian keuangan negara, perkara tersebut juga mengakibatkan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 73,9 triliun.

Adsense

Penghitungan itu berdasarkan laporan Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada 24 Agustus 2022.

Dalam dakwaan, perkara bermula ketika Surya Darmadi menemui Bupati Raja Thamsir Rachman di Hotel Indonesia pada awal 2004 untuk meminta izin kegiatan usaha kelapa sawit dan pembukaan kawasan hutan bagi sejumlah perusahaannya.

Padahal, lahan yang diminta merupakan kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu. Bupati kemudian memerintahkan bawahannya, yakni Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, untuk memproses permintaan tersebut.

Padahal, kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit telah lebih dahulu dilaksanakan. Pada Februari 2004, kembali digelar pertemuan.

Dalam kesempatan itu, Bupati kembali memerintahkan bawahannya untuk mempermudah pengurusan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Hasil pengecekan yang dilakukan anak buah Bupati Raja Thamsir menemukan empat perusahaan milik Surya Darmadi telah menguasai kawasan hutan berdasarkan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), dengan luas yang berbeda-beda.

Karena itu, mereka merekomendasikan agar pelepasan kawasan hutan dilakukan terlebih dahulu.

Baca juga : Perlawanan Tidak Diterima, Kasus Korupsi Tambang Samin Tan Lanjut Pembuktian

Namun, Bupati tidak menerima rekomendasi tersebut. Ia justru memerintahkan penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Ketersediaan Lahan dan Rekomendasi Teknis Kesesuaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit.

"Selanjutnya tanpa izin pelepasan kawasan hutan, dikeluarkan rekomendasi teknis ketersediaan lahan dan rekomendasi teknis kesesuaian lahan, yang dikeluarkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu," beber jaksa.

Bupati juga memerintahkan Kepala Dinas Pertanahan untuk membuat pertimbangan teknis penerbitan izin lokasi pembukaan perkebunan kelapa sawit bagi perusahaan milik Surya Darmadi di dalam kawasan hutan.

Padahal, perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki persetujuan penanaman modal atau Izin Prinsip yang menjadi salah satu syarat memperoleh izin lokasi.

Pada periode 2004–2011, kelima perusahaan Surya Darmadi kemudian memperoleh Izin Lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi persetujuan penanaman modal atau Izin Prinsip.

Kelima perusahaan tersebut menjalankan kegiatan perkebunan kelapa sawit berdasarkan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B).

Namun, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL), dan Izin Lingkungan disebut hanya dibuat sebagai formalitas untuk memperoleh izin lokasi dan izin usaha perkebunan dari Bupati Raja Thamsir Rachman.

Surya Darmadi kemudian meminta Bupati menerbitkan IUP, meskipun lahan yang dimohonkan berdasarkan peta TGHK berada di kawasan hutan sehingga membutuhkan izin pelepasan kawasan hutan.

"Akan tetapi agar tidak memerlukan izin pelepasan kawasan hutan, Raja Thamsir Rachman menggunakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau, dengan fungsi lahan Areal Penguasaan Lain (APL) (APKP/APKL)," kata jaksa.

Kelima perusahaan tersebut tetap menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan tanpa izin pelepasan kawasan.

Mereka juga disebut memberikan sejumlah uang kepada pejabat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Selama periode 2004–2022, kelima perusahaan tersebut menanam dan mengelola perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan nilai ekonomi hingga puluhan triliun rupiah.

Baca juga : KPK Periksa Bima Setiawan dalam Kasus Korupsi BNPB

Mereka juga memperoleh izin lokasi dan IUP dari Bupati, meskipun tidak dilengkapi Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur Riau.

Kegiatan perkebunan tersebut mengakibatkan perubahan fisik kawasan, dari yang sebelumnya merupakan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Pohon-pohon hutan asli pun tidak lagi ditemukan di lokasi tersebut.

Jaksa menyebut, kelima perusahaan Surya Darmadi meraup keuntungan, antara lain, sebesar Rp 2,2 triliun selama periode 2005–2020.

Perbuatan Surya Darmadi bersama Bupati Raja Thamsir Rachman juga mengakibatkan negara tidak memperoleh hak berupa pendapatan dari pembayaran Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan sewa penggunaan kawasan hutan.

Selain itu, terjadi kerusakan lingkungan karena para terdakwa tidak melaksanakan pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun keuntungan yang diperoleh masing-masing perusahaan dari kegiatan perkebunan tersebut dirinci sebagai berikut:

- PT Palma Satu sebesar Rp 1,4 triliun dan 3.288.924 dolar AS.

- PT Seberida Subur sebesar Rp 733,9 miliar dan 116.553,36 dolar AS.

- PT Banyu Bening Utama sebesar Rp 1,6 triliun dan 429.624 dolar AS.

- PT Panca Agro Lestari sebesar Rp 877,7 miliar dan 1.582.200 dolar AS.

- PT Kencana Amal Tani sebesar Rp 2,4 triliun dan 2.468.556 dolar AS.

Uang dari kelima perusahaan tersebut kemudian mengalir ke PT Darmex Plantations yang merupakan perusahaan induk perkebunan di Riau.

Baca juga : KPK Kembali Periksa Sestama BNPB dalam Kasus Korupsi Dana Kebencanaan

PT Darmex Plantations selanjutnya menempatkan dana tersebut dalam bentuk pembagian dividen, pembayaran utang pemegang saham, penyetoran modal, serta transfer ke PT Asset Pacific, yang juga merupakan perusahaan milik Surya Darmadi.

Nilai transaksi tersebut mencapai triliunan rupiah. Perusahaan lain yang menerima aliran dana hasil korupsi dari PT Darmex Plantations dan PT Asset Pacific kemudian menggunakannya untuk membeli sejumlah aset.

Aset-aset tersebut diatasnamakan perusahaan maupun perseorangan, termasuk Surya Darmadi dan anaknya, Cheryl Darmadi.

Aset yang dibeli meliputi tanah dan bangunan, apartemen, perkebunan, puluhan kapal laut, kapal tongkang, kapal motor, helikopter, serta perusahaan.

Beberapa aset yang disebut jaksa di antaranya tanah dan bangunan seluas 4.340 meter persegi di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan; satu unit apartemen Sandalwood seluas 270 meter persegi di Pakubuwono Residence, Jakarta Selatan; serta tanah dan bangunan seluas 4.470 meter persegi di Jalan Rangkayo Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Selain itu, terdapat satu unit apartemen Puri Casablanca seluas 109 meter persegi di Jakarta Selatan, enam unit Apartemen Darmawangsa Essence, delapan unit apartemen di Sopodel Tower, satu unit Apartemen South Hills, dan satu unit Apartemen The Pakubuwono View.

Jaksa juga menyebut tiga bidang tanah dan bangunan di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, masing-masing seluas 5.000 meter persegi, 2.209 meter persegi, dan 800 meter persegi.

Ada pula tiga bidang tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, masing-masing seluas 5.726 meter persegi, 2.846 meter persegi, dan 9.271 meter persegi.

"Bahwa terdapat juga kepemilikan sejumlah uang yang bersumber dari hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan pada PT DP, PT AP, dan perusahaan terafiliasi lain serta perorangan," sebut jaksa.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense