BREAKING NEWS
 

KPK Dalami Mekanisme Penunjukan Langsung Proyek BNPB

Reporter : MOEHAMMAD WAHYUDIN
Editor : OKTAVIAN SURYA DEWANGGA
Kamis, 19 November 2026 21:36 WIB
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Foto: M. Wahyudin/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami mekanisme pengadaan proyek di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menggunakan dana siap pakai (DSP) kebencanaan.

Penyidik menelusuri proses penunjukan langsung, termasuk pihak yang menentukan vendor hingga dugaan pembagian proyek kepada penyedia tertentu.

Pendalaman tersebut dilakukan melalui pemeriksaan terhadap Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, yang juga menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA).

Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Rustian diperiksa karena dinilai mengetahui proses dan mekanisme pengadaan yang anggarannya bersumber dari DSP kebencanaan.

"Seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB, siapa yang menunjuk, siapa yang melakukan plotting pembagian, dan sebagainya," ujar Budi kepada wartawan, Kamis (19/11/2026) malam.

Budi menjelaskan, penggunaan DSP untuk proyek di BNPB tidak melalui proses dan mekanisme lelang sebagaimana pengadaan pada umumnya.

Pengadaan tersebut memiliki mekanisme khusus yang memungkinkan penunjukan langsung dengan persyaratan tertentu.

"Nah, penunjukan langsung ini basisnya seperti apa, yang kemudian menimbulkan adanya konflik kepentingan, kemudian ada kickback, kemudian ada plotting atau pembagian proyek-proyek itu kepada vendor-vendor tertentu saja, dan sebagainya," paparnya.

Pemeriksaan kali ini merupakan yang kedua bagi Rustian sebagai saksi dalam perkara tersebut. Sebelumnya, penyidik memeriksanya pada Selasa (27/10/2026).

Baca juga : KPK Kembali Periksa Sestama BNPB dalam Kasus Korupsi Dana Kebencanaan

Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama tujuh jam itu, penyidik mendalami status kepegawaian dua tersangka, yakni Bima Setiawan (BMS), tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Sunaryanto, serta Richard Erlangga (RIC), yang juga merupakan tenaga ahli.

Penyidik turut mendalami peran Rustian sebagai KPA, termasuk kaitannya dengan penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini.

"Kemudian juga penyidik mendalami soal pengadaan barang dan jasanya seperti apa, dari proses perencanaannya, proses pelaksanaan, penunjukan langsung sampai dengan proses pembayaran kepada vendor yang bersumber dari dana siap pakai atau DSP di BNPB," kata Budi.

Dalam pemeriksaan sebelumnya, penyidik juga menyita dokumen terkait pengadaan barang dan jasa di BNPB. Dokumen tersebut berasal dari dua tas dan satu kantong plastik besar yang dibawa Rustian.

Rustian sendiri sempat terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa (13/10/2026).

Namun, KPK memulangkannya setelah pemeriksaan karena tidak menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dalam perkara ini.

Dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan DSP kebencanaan ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Bima Setiawan selaku tenaga ahli Kepala BNPB, Richard Erlangga selaku tenaga ahli Kepala BNPB saat itu, serta Gabriel Purwaka Sigit (GPS) selaku Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus PPK.

Adsense

Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Syifa Nrika Ghifarin (SNG) dan Gery Prasetiawan (GER), yang merupakan Direktur PT Trans Lintas Selaras (SLS).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya mengungkapkan, penyidik menemukan dua klaster dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan para tersangka.

Baca juga : KPK Gandeng Puspom TNI Periksa Eks Kepala BNPB Terkait Dugaan Korupsi DSP

Klaster pertama berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme penunjukan langsung selama periode 2024–2026.

Taufik menduga penyedia yang terafiliasi dengan Bima Setiawan mendapatkan proyek pengadaan dengan total nilai mencapai Rp 148 miliar.

Rinciannya, pengadaan pada 2024 sebesar Rp 45,76 miliar, 2025 sebesar Rp 52,27 miliar, dan 2026 sebesar Rp 50 miliar.

Menurut Taufik, dana DSP yang digunakan untuk pengadaan tersebut mengalir ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Bima dan diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Salah satunya untuk pembelian saham PT Medela Potentia (MDLA) oleh PT Alfa Veritas Energizer (AVE).

"Adapun kepemilikan saham oleh PT AVE tersebut mencapai 150,4 juta lembar (1,07%) dengan nilai saham per tanggal 13 Oktober 2026 sebesar Rp 206 per lembar atau setara Rp 30,98 miliar," ungkap Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).

Klaster kedua berkaitan dengan dugaan suap kepada sejumlah oknum di BNPB. Mereka diduga menerima uang dari vendor proyek yang menggunakan DSP.

Taufik mengatakan, penyidik menduga Richard meminta imbalan atau fee kepada penyedia agar mendapatkan proyek di BNPB.

Salah satu penyedia yang menyanggupi permintaan tersebut adalah PT Trans Lintas Selaras (SLS).

Selama Januari hingga September 2026, Richard diduga menerima uang melalui Gery dengan total Rp 2,38 miliar.

Baca juga : KPK Periksa Dirut PT Indo Arta Multitek soal Dugaan Aliran Uang BNPB

Pada periode yang sama, Gery juga diduga memberikan uang kepada Gabriel Purwaka Sigit selaku PPK sebesar Rp 140 juta.

"Selain itu, GPS juga diduga menerima uang tunai senilai Rp 1,7 miliar, 7.500 dolar Amerika Serikat (AS), 9.000 dolar Singapura, 56 keping emas seberat 133 gram, tabungan emas seberat 192 gram, yang di antaranya berasal dari vendor atau penyedia pengadaan BNPB," beber Taufik.

Taufik menjelaskan, DSP BNPB digunakan untuk penanganan dan penanggulangan berbagai bencana.

Di antaranya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga penanganan banjir di Aceh dan Sumatera.

Dalam rangkaian operasi senyap tersebut, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti dengan nilai total sekitar Rp 5,47 miliar.

Barang bukti itu terdiri atas uang tunai Rp 3,5 miliar, 7.500 dolar AS, 9.000 dolar Singapura, 56 keping emas logam mulia seberat 133 gram senilai Rp 315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp 452 juta, serta aset kripto senilai Rp 1,1 miliar.

Atas perbuatannya, Bima dijerat Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Richard dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b serta Pasal 12 huruf i UU Tipikor.

Sementara itu, Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan selaku pemberi suap dijerat Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 606 ayat (1) KUHP Nasional. Adapun Gabriel Purwaka Sigit dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b serta Pasal 12 B UU Tipikor.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense