RM.id Rakyat Merdeka - Delapan bulan para siswa menjalani program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akibat pandemi Covid-19. Siswa pun mengalami stres karena terlalu banyak dibebani tugas dari sekolah.
Data itu tergambar dari hasil aduan yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Selama masa pandemi, KPAI kebanjiran aduan hingga 800 terkait PJJ. Mayoritas siswa didik mengeluhkan kepada guru yang hanya memberikan tugas, sehingga banyak anak yang stres.
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, pesan Surat Edaran Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid19, tidak optimal diserap oleh sekolah.
Baca juga : Dede Yusuf : Kenapa Sekolah Dihentikan, Pilkada Jalan Terus
“Dari 46 sekolah di 19 kabupaten/kota yang didatangi KPAI, surat edaran itu tidak dipahami daerah,” kata Retno di acara diskusi bertajuk “Belajar Efektif di Masa Pandemi” yang disiarkan secara virtual, kemarin.
Karena itu, lanjut Retno, sudah saatnya Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kemendikbud mulai memikirkan metode pembelajaran tatap muka yang aman di tahun 2021.
Dia menyarankan Kemendikbud dan Pemda menyiapkan dulu simulasi pembelajaran tatap muka yang aman bagi siswa dan guru di sekolah. “Jangan lagi cuma mempersiapkan bantuan kuota, tapi juga infrastruktur sekolah,” tegas Retno.
Baca juga : Bertahan Di Tengah Gempuran Corona, Ini Yang Dilakukan Mitra Binaan Pertagas
Menurutnya, itu harus dipersiapkan sejak di pengujung 2020. Dunia pendidikan memerlukan alternatif lain di saat PJJ dirasa tak menyelesaikan masalah pendidikan.
Usulan Retno diamini Anggota Ombudsman Adrianus Meliala. Menurutnya, PJJ sudah mencapai batas kemampuannya. “Setelah delapan bulan ini bukan force major. Kita pasti bisa berpikir bagaimana tatap muka. Tiap kebijakan pasti ada keterbatasan, maka perlu alternatif lagi,” terang Adrianus.
Adrianus mencontohkan, program PJJ di Indonesia Timur. Dia menemukan banyak permasalahan di sana yang tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan bantuan kuota paket internet.
Baca juga : Keluarga Amien Rais Beda Dengan Keluarga Cemara
“Dikasih paket pembelajaran kaya apapun, kuota sebanyak apapun, nggak akan bisa sampai optimal. Belum lagi tidak semua orang tua siswa memiliki gadget,” jelas Adrianus.
Adrianus menyarankan, untuk daerah zona hijau alias wilayah yang tingkat penularan Covid rendah, pembelajaran tatap muka sudah bisa dilakukan. Namun, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
“Kenapa nggak mikir alternatif lain, dengan buka sekolah. Setidaknya, kehidupannya si anak kembali. Di saat ada keterbatasan, maka diperlukan alternatif lagi,” tandasnya. [QAR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.