RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan tidak bakal meloloskan anggaran pertahanan yang tidak wajar. Dibeberkannya, ada rencana mark-up anggaran pertahanan, gila-gilaan. Dan, ditolaknya.
"Barang katakanlah X harganya, kemudian mark-upnya sampai 600 persen. Maaf, mungkin banyak orang tidak suka sama saya, saya enggak mau tanda tangan, saya tidak akan loloskan," tegas Prabowo dalam podcast Deddy Corbuzier seperti dilihat, Minggu (13/6).
Baca juga : Rapat DPR, Mendagri Usul Anggaran Persiapan Pemilu 2024 Rp 1,9 Triliun
Prabowo menuturkan, mengelola anggaran pertahanan dengan baik merupakan tanggung-jawabnya sebagai Menhan. Hal itu harus dipertanggung-jawabkan ke Presiden dan masyarakat.
“Saya lapor ke Presiden. Saya nggak mau. Itu kan tanggungjawab saya kepada bapak Presiden dan rakyat, kepada sejarah, bener nggak? Saya takut, saya takut dikutuk oleh generasi mendatang,” ujarnya.
Baca juga : Kendaraan Listrik Hemat Energi Hingga 80 Persen, Migrasi Harus Dipercepat
Menurutnya, pihaknya sudah menyusun sistem untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Dia akan menggandeng Kejaksaan, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pembangunan untuk mengawal anggaran di Kementerian Pertahanan (Kemhan).
“Saya rencananya mengundang kejaksaan, BPKP sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif,” beber Prabowo.
Baca juga : Pemudik Sepeda Motor Naik 200 Persen, Polresta Cirebon Tambah Petugas
Selain itu, Prabowo berupaya untuk bernegoisasi langsung dengan produsen Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). Hal ini untuk mengetahui detail harga Alutsista yang akan dibeli Indonesia. [SRF]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.