Sebelumnya
Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, yang dimaksud darurat militer Muhadjir adalah militer ikut turun tangan membantu dalam penanganan Corona. Bukan dalam arti stipulasi hukum.
“Sekarang ini, memang ada kedaruratan kesehatan, sehingga militer ikut turun tangan, ikut mengatasi kedaruratan itu,” ujar Mahfud kepada wartawan, kemarin.
Mahfud lalu menjelaskan, menurut hukum, keadaan darurat itu terbagi menjadi tiga. Pertama, darurat sipil. Dimana ada kejadian yang menyebabkan pemerintahan di suatu wilayah lumpuh, semisal karena kerusuhan.
Baca juga : Muhadjir Sebut Indonesia Darurat Militer, Berikut Penjelasan Mahfud MD
Kedua, darurat militer. Kondisi itu apabila ada pemberontakan bersenjata melawan negara. Lalu yang terakhir bisa dikatakan darurat perang. Ini terjadi saat ada serangan dari negara lain.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin ikut membela Muhadjir. Menurut dia, yang dimaksud Muhadjir adalah kiasan keadaan darurat.
“Ini kan PPKM Darurat, ya jadi tidak bisa diartikan letterlijk (secara harfiah). Situasi kita ini situasi dalam keadaan darurat toh, jadi harus benar-benar waspada,” bebernya.
Baca juga : PPKM Darurat Diyakini Dorong Pertumbuhan Transaksi Digital
Makanya pemerintah meningkatkan pembatasan pergerakan orang lain menjadi PPKM Darurat. “Iya kalau sekarang ini kan semua bahu membahu, semua bahu membahu libatkan Polri dan TNI,” cetus Komisaris Pelindo III itu.
Bagaimana penilaian pengamat? Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mendesak Muhadjir mengklarifikasi ucapannya. Sebab, ucapan Muhadjir berpotensi menimbulkan kekacauan di masyarakat.
“Supaya tidak memunculkan kekacauan, Menko PMK perlu klarifikasi terkait siapa yang memiliki kendali di pemerintahan. Kepastian ini juga dalam rangka tegaknya konstitusi,” tukas Hikmahanto.
Baca juga : PPKM Darurat Diperpanjang, Pengusaha Pusing
Jangan sampai ada spekulasi apakah ada kudeta diam-diam terhadap Presiden atau Panglima Angkatan Perang. Spekulasi ini tentu sangat berbahaya, seolah Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi memegang kendali tertinggi pemerintahan di Indonesia. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.