Sebelumnya
Yakni, bagaimana tata kelola pemerintahan di daerah dapat menjadi lebih baik serta bagaimana pemenuhannya senantiasa efektif, efisien dan tidak membebankan Pemda.
Kemarin sesi berbagi diisi dengan detil terkait area intervensi Perencanaan dan Penganggaran APBD. Beberapa topik yang dipaparkan di antaranya terkait permasalahan, titik rawan dan indikator pengukuran.
Baca juga : Pengembangan Kasus Korupsi Bansos, KPK Garap Juliari Batubara
Misalnya, penetapan Standar Satuan Harga (SSH), Analisis Standar Biaya (ASB)/Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), mekanisme pengawasan serta aplikasi yang digunakan bersama, yaitu Jaga.id.
Semenatara hari ini, pembahasan tentang area intervensi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan selanjutnya akan dibahas berbagai detil dari enam area intervensi lainnya.
Baca juga : KPK Ikut Pelototin Proyek Pengadaan Laptop Merah Putih Kemendikbudristek
KPK berharap, penyusunan indikator dan sub indikator di tahun 2022 dapat mulai dilakukan bersama-sama dengan Kemendagri dan BPKP se-Indonesia termasuk monitoring dan evaluasinya.
Pengelolaan bersama MCP dengan Kemendagri dan BPKP se-Indonesia juga diharapkan dapat lebih mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi di daerah. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.