Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Jokowi Batalkan Vaksinasi Berbayar, KPK: Keputusan Presiden Yang Terbaik
Sabtu, 17 Juli 2021 15:56 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membatalkan program vaksinasi gotong royong individu berbayar.
Ketua KPK Firli Bahuri sepakat dengan wejangan Presiden Jokowi, yakni seluruh pejabat negara harus memiliki sense of crisis di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.
"Keputusan presiden adalah yang terbaik. Dan KPK menyambut baik wejangan presiden untuk seluruh pejabat negara agar memiliki sense of crisis di masa pandemi Covid-19 ini," ujar Firli, lewat pesan singkat, Sabtu (17/7).
Baca juga : Komisi IX DPR Dukung Pembatalan Vaksinasi Berbayar
Sebelumnya, KPK telah menyatakan mereka tidak mendukung vaksin gotong royong mandiri melalui Kimia Farma karena efektivitasnya rendah, sementara tata kelolanya sangat berisiko memunculkan potensi korupsi.
Hal tersebut disampaikan Firli Bahuri dalam rapat koordinasi pelaksanaan vaksin mandiri dan gotong royong tertanggal 12 Juli 2021 bersama Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
"KPK telah memberikan pandangan hukum terkait potensi korupsi yang bisa terjadi serta masukan strategis jika harus tetap terlaksana. Meski KPK telah memberi pandangan, tetapi wewenang tersebut tetap milik kementerian dan lembaga terkait. Adapun hasil rapat itu tentu diketahui oleh presiden," tuturnya.
Baca juga : Tok, Presiden Jokowi Batalkan Vaksinasi Covid Berbayar
Diberitakan, Presiden Jokowi melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung, telah menyatakan untuk vaksin berbayar yang semula akan disalurkan melalui Kimia Farma.
Pramono mengatakan keputusan itu diambil setelah Jokowi mendapatkan masukan dan respons dari masyarakat.
"Presiden telah memberi arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semua dibatalkan dan dicabut sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan," kata Pramono dalam keterangan pers melalui Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7).
Baca juga : 1,5 Juta Vaksin Moderna Bantuan Dari Amerika Tiba Di Soetta
Sementara terkait dengan vaksinasi gotong royong, Pramono bilang, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan, di mana perusahaan yang akan menanggung biaya vaksinasi bagi seluruh karyawannya.
"Sehingga mekanisme seluruh vaksin, baik itu vaksin gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan, digratiskan pemerintah," tuturnya. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya