RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR didesak segera membuat simulasi tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Tahapan lambat dan berlarut-larut, dikhawatirkan bisa agenda Pemilu dan Pilkada bermasalah dan kacau-balau.
Desakan itu disampaikan peneliti dari lembaga pemerhati Pemilu dan hukum, Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Muhammad Ihsan Maulana kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta.
Baca juga : Awas..., Ngirit Di Pos VitalBisa Bikin Pemilu Kacau Lho
Menurutnya, Pemerintah, DPR dan KPU yang tergabung dalam Tim Kerja Bersama tidak sepatutnya hanya berdebat soal tanggal pencoblosan. Pasalnya, UUD 1945 dan Undang-Undang (UU) Pemilu dan Pilkada sebenarnya telah mengunci jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Pemilu harus dilaksanakan setiap lima tahun dan Pilkada 2024 dilaksanakan pada bulan November.
Karena itu, sebut Ihsan, seharusnya tidak ada lagi tarik ulur jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di ranah pemangku kepentingan. Sebaliknya, simulasi pelaksanaan kedua agenda kepemiluan itu harusnya segera keluar. “Tim Kerja Bersama sepatutnya melakukan simulasi tahapan Pemilu 2024,” jelasnya.
Baca juga : Tak Irit Dana Pemilu Negara Bisa Ambruk
Ihsan pun mengingatkan, simulasi Pemilu dan Pilkada juga harus disusun secara baik dan efektif. Yakni, dengan skema waktu yang tidak lama, tapi juga tidak begitu cepat, demi memastikan penyelenggaraan sesuai asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang demokratis.
“Jadwal dan tahapan secara berlarut-larut, lambat dan mendekati tahapan Pemilu atau Pilkada, justru akan memunculkan potensi permasalahan barudalam tahapan Pemilu dan Pilkada,” tandasnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.