RM.id Rakyat Merdeka - Berawal dari investigasi yang menggiring opini publik bahwa ada anggota kabinet Presiden Jokowi yang terlibat bisnis tes PCR, isu ini pun menjadi bola liar.
Abi Rekso, salah satu pendiri Said Aqil Siroj Institute menilai, isu ini sarat muatan politis.
"Persepsi media dan Relawan Jokowi yang menggelindingkan isu ini sebuah sikap sah-sah saja. Mengkritik menteri serta meminta penjelasan boleh-boleh saja. Namun agenda elitis nampaknya lebih kental daripada agenda publik," tutur Abi Rekso dalam keterangannya, Minggu (7/11).
Baca juga : Irma Suryani: Jangan Politisasi Masalah Tes PCR!
Dikatakannya, sewaktu awal pandemi, PCR relatif termasuk isu elitis. Karena menjadi beban mereka yang melakukan perjalanan via pesawat terbang. Rakyat kecil lebih konsen pada isu logistik pangan, ketersediaan rumah sakit, hingga vaksinasi.
"Maka Satgas Nahdlatul Ulama fokus pada urusan rakyat kecil. Lah kok sekarang pada ribut soal PCR, ada apa?" herannya.
Abi juga berpendapat, logika harga PCR sama seperti vaksin. Pada masa awal pandemi, ini adalah barang langka yang banyak dicari orang. Semakin lama persediaan barang semakin banyak dan teruji. Maka secara otomatis harga barang tersebut menyesuaikan permintaan pasar.
Baca juga : Mas Menteri Dorong Penciptaan Lapangan Kerja Lewat Konservasi Penyu
Kata Abi, jika mau protes, seharusnya proteslah pada mekanisme pasar. Negara sudah membebaskan bea impor dan pajak. Selain itu, dalam situasi pandemi harus ada kompromi antara pasar dan negara.
"Dulu waktu perang Teluk II pecah, harga minyak naik sangat tinggi dan kita sebagai pengekspor minyak sangat diuntungkan atas situasi itu. Saya kira itu logika yang sama soal PCR hari ini," jelas Abi Rekso.
Polemik pernyataan relawan Jokowi juga semakin memanaskan situasi karena melontarkan sikap amat keras kepada kabinet Jokowi.
Baca juga : Vaksinasi Jangan Terputus Di Dosis Satu
"Sejauh ini, saya menilai sikap itu sarat politis dan elitis, karena ada rumor reshufle kabinet dalam waktu dekat. Publik luas jangan terhasut pada agenda politik kelompok, yang belum tentu sejalan pada kepentingan publik," imbaunya.
"Saya juga mendorong Kementerian Kesehatan bisa menjelaskan secara runut apa yang terjadi sebenarnya. Karena ini adalah kewenangan penuh dari Kemenkes. Baiknya kelompok Relawan juga mendesak penjelas Kemenkes," saran Abi Rekso. [MRA]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.