RM.id  Rakyat Merdeka - Mantan Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019 Irma Suryani Chaniago menyesalkan sikap beberapa relawan yang kini ikut mempolitisasi masalah tes PCR. Irma menegaskan, kerja keras Pemerintah dalam mengatasi pandemi ini perlu diapresiasi, bukan malah dipolitisasi dengan menjungkirbalikkan fakta.

Hal ini disampaikan Irma menyusul sebuah pemberitaan sebuah media yang berjudul “Ada Cuan di Bisnis PCR”. Beberapa pihak menggunakan pemberitaan itu untuk menyerang Pemerintah. Salah satu kelompok relawan Jokowi-Ma’ruf ikut menyerang.

Berita Terkait : Arsul Sani Luncurkan Buku Relasi Islam Dan Negara

“Hendaknya mereka menahan diri untuk tidak membuat gaduh dengan dugaan atas berita tendensius soal kisruh PCR yang ditulis berdasarkan data dugaan tanpa penjelasan yang akurat terkait pengelolaan PCR,” ucap mantan Anggota Komisi IX DPR ini, dalam keterangannya, Sabtu (6/11).

Menurut Irma, pemberitaan “Ada Cuan di Bisnis PCR” kurang data, tidak akurat, dan tendensius. Pemberitaan itu juga terkesan sengaja menggiring opini publik, meskipun judulnya ditambahi kata kata diduga.

Berita Terkait : KPK Selesaikan Rangkaian Orientasi Pegawai ASN

“Penulis tidak memberikan data lengkap pada publik dalam tulisannya terkait jumlah PCR yang telah terdistribusikan oleh Pemerintah dan berapa jumlah yang dikelola yayasan kemanusiaan,” imbuhnya.

Yang membuat Irma semakin heran, beberapa relawan ikut-ikutan menambah kegaduhan dan terus minta Jokowi untuk melakukan reshuffle. Menurut Irma, langkah relawan itu justru mencederai kepercayaan Jokowi pada menteri yang sudah bekerja keras mencari vaksin hingga mendorong obat terapi murah untuk Covid-19.

Berita Terkait : Tantangan Pesantren Di Masa Depan

Agar polemik PCR ini segera beres, Irma mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuka secara terang terkait kebijakan pengadaan PCR, penetapan harga, dan yang melatari perubahan-perubahan kebijakan terkait harga. “Kemenkes sebagai kementerian yang berwenang dalam kebijakan ini harus berani memberikan penjelasan supaya isu ini tidak liar menjadi politis dan merugikan Pak Jokowi,” imbuhnya. [BCG]