RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mendukung kebijakan Pemerintah untuk tetap mensubsidi pertalite dan gas LPG 3 kilogram. Pasalnya, perekonomian masyarakat belum pulih akibat pandemi.
Darmadi yakin, pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM jenis pertalite dan gas LPG subsidi. Menaikkan kedua item tersebut juga sangat tidak relevan dengan konsep atau model ekonomi bangsa ini.
“Jelas bertolak belakang dengan konsep ekonomi kita yang berbasis Pancasila. Pemerintah harus menghindari bakteri-bakteri jahat kapitalisme,” tegas Darmadi di Jakarta, kemarin.
Baca juga : Antisipasi Krisis Global, Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
Darmadi menjelaskan, TAP MPR Nomor 16 Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Konsep Demokrasi Ekonomi memuat, basis ekonomi bangsa ini menitikberatkan pada kemakmuran bersama bukan kemakmuran segelintir elite belaka. Bahwa, tujuan politik ekonomi adalah untuk kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam pasal 33 UUD 1945.
“Jadi desain ekonomi kita harus berkiblat ke konstitusi, bukan ke model ekonomi kapitalistik,” tegas anggota Komisi VI itu. Juga, memaksakan kenaikan harga Pertalite dan LPG 3 kilogram di tengah kondisi daya beli menurun hanya akan menambah deretan beban masyarakat.
“Saya kira kurang relevan jika menaikkan kedua item tersebut di tengah masyarakat yang baru saja recovery dari kondisi ekonomi sebelumnya. Kurang bijak kalau memang betul akan dilakukan,” tandas Bendahara Megawati Institute itu.
Baca juga : Jadi Hakim Wanita Kulit Hitam Pertama Di AS, Ketanji Brown Jackson Cetak Sejarah
Darmadi mengaku khawatir kenaikan barang penting itu membuat daya beli melemah, pengangguran meningkat dan memicu gejolak sosial masyarakat. Pemerintah kudu bisa mencari alternatif lain selain menaikkan BBM.
Subsidi, lanjutnya, merupakan perintah konstitusi sehingga tidak ada alasan bahwa itu memberatkan keuangan negara. “Kenapa ada subsidi? Karena konsep ekonomi gotong royong ada di situ. Rakyat yang masuk golongan kurang mampu memang sudah seharusnya jadi tanggung jawab negara. Itulah konsep berkeadilan. Yang lemah harus dilindungi,” ujarnya.
Mengurangi subsidi yang merupakan hak konstitusional rakyat, lanjutnya, justru bisa mendegradasi wibawa pemerintah itu sendiri. Peran negara tidak boleh terdegradasi lantaran terus-menerus menurunkan subsidi kepada rakyat terutama untuk produk-produk yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Baca juga : Iuran Pegawai KPK Dipakai Untuk Penanganan Covid, Sampai Bencana
“Negara mestinya mengurangi praktik ekonomi kapitalis bukan mengurangi subsidi untuk rakyat. Saat ini pertalite dan gas adalah barang kebutuhan pokok rakyat,” tegas legislator dari DKI Jakarta itu. [KAL]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.