RM.id Rakyat Merdeka - Mahalnya biaya kuliah di Indonesia membuat banyak calon mahasiswa terpaksa mengurungkan niat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Jurusan dengan biaya kuliah paling besar masih ditempati oleh kedokteran. Sementara, Indonesia sedang kekurangan tenaga kesehatan, khususnya dokter.
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menyoroti biaya pendidikan kedokteran di Indonesia yang semakin mahal. Bahkan, biaya awal untuk memempuh pendidikan di kedokteran setara dengan harga mobil kelas premium keluaran terbaru.
“Saya sudah dapat datanya. Masya Allah, itu biaya institusinya bisa beli Alphard satu, hanya untuk membayar biaya gedung. Itu belum Uang Kuliah Tunggal (UKT)-nya, mungkin ratusan juta,” ujar Dede dalam rapat dengan Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan bersama Kemendikbudristek dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/6/2024).
Dia menegaskan, mahalnya biaya pendidikan di fakultas kedokteran merupakan persoalan penting yang harus diselesaikan.
Baca juga : Banteng Jabar Masukkan Susi Pudjiastuti Di Plan B
Sebab, Menteri Kesehatan (Menkes) kerap mengatakan Indonesia kekurangan dokter, tapi biaya untuk menjadikan anak-anak bangsa sebagai dokter sangat mahal. “Ini dilematis,” cetusnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat ini menyatakan, mahalnya biaya pendidikan merupakan salah satu masalah yang tidak kunjung selesai. Bahkan, masyarakat terus mempertanyakan komitmen pemerintah agar 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikucurkan untuk sektor pendidikan.
“Kami meminta Kemendikbudristek membedah prioritas anggaran terkait masalah pembiayaan pendidikan tinggi. Kami berharap, biaya pendidikan tinggi tidak membebani peserta didik dan orang tuanya,” tandasnya.
Menanggapi itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Abdul Haris mengatakan, pada 2025 kebutuhan pembiayaan pendidikan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) meningkat, dan ada kekurangan dana sebesar Rp 41 triliun.
Baca juga : Lifting Minyak Dan Gas Diharapkan Meningkat
Penyebabnya, anggaran Kemendikbudristek pada 2025 dikurangi, lalu di saat bersamaan, biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) batal dinaikkan. Pagu indikatif Kementerian Pendidikan tahun depan ditetapkan sebesar Rp 83,2 triliun atau turun dibandingkan pagu berjalan 2024 sebesar Rp 101,3 triliun.
“Dengan penurunan anggaran dan kenaikan biaya, dana operasional PTN di APBN 2025 hanya sekitar 16 persen dari sebelumnya 31 persen. Jadi, kami mendorong PTN memberikan strategi (pembiayaan) yang terbaik,” ujarnya.
Dia memaparkan, tahun ini biaya operasional yang dibutuhkan PTN secara keseluruhan sebesar Rp 37,3 triliun. Sementara anggaran untuk PTN dari pagu indikatif APBN 2024 hanya Rp 6,6 triliun. Dana dari UKT, tution fee, dan pendapatan lain hanya 16,2 triliun, sehingga masih terdapat kekurangan Rp 21,1 triliun.
“Tahun depan, biaya operasional diperkirakan membengkak, dengan penambahan sekitar 2 juta mahasiswa, dibutuhkan dana Rp 56,7 triliun. Penerimaan dari UKT dan biaya lain tidak bertambah, sementara pagu dikurangi,” jelasnya.
Baca juga : Awas, Urusan Migor Bikin Inflasi Pangan Meroket
Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, ada tiga masalah dalam penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan di Indonesia, yaitu jumlah, distribusi dan kualitas.
“Rata-rata dunia, jumlah dokter per populasi 1,76 per seribu. Negara maju, ya itu di atas dua lah. Dua per seribu, tiga per seribu, ada yang empat per seribu,” katanya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.