RM.id Rakyat Merdeka - Senayan meminta anggaran untuk pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat dan program padat karya tunai ditingkatkan tahun ini, minimal sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini disepakati Komisi V DPR dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Agustus tahun lalu.
Anggota Komisi V DPR Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan, kesepakatan tersebut menjadi kesimpulan rapat kerja kala itu. Bahwa, program padat karya tunai yang akan dialokasikan tahun 2024 ditargetkan anggarannya minimal sama dengan anggaran sebelumnya.
“Tetapi sampai saat ini apa yang menjadi harapan itu belum bisa terwujud sebagaimana kesepakatan rapat,” kata Syarif di Jakarta, kemarin.
Dia mengingatkan, kesimpulan rapat itu merupakan kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Apalagi, ada kebijakan fraksi bahwa program masyarakat mesti memasukkan usulan dari daerah lain. Bukan hanya daerah pemilihan anggota Komisi V DPR yang menjadi mitra kerja Kementerian PUPR.
Baca juga : Makan Bergizi Gratis Beri Multiplier Effect
“Ini yang saya persoalkan sampai saat ini. Contohnya rusun (rumah susun). Waktu itu kita berikan kepada daerah lain karena permohonan dari rekan satu anggota lain sesama fraksi. Tetapi katanya nggak boleh, di luar dari dapil,” ujarnya.
Makanya, pihaknya sepakat saja jika program usulan untuk pembangunan infrastruktur dan padat karya ini memprioritaskan Komisi V DPR. Sayangnya, apa yang menjadi usulan dari dewan, sampai saat ini pun juga tidak turun. “Saya kemarin sudah tanya, katanya belum karena belum ada petunjuk dari pusat. Nah ini bagaimana kalau seperti ini?” herannya.
Hal senada dilontarkan anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo. Dia menegaskan, semua yang duduk di Komisi bidang infrastruktur ini merupakan anggota DPR, bukan DPRD kabupaten/kota.
“Kami duduk di sini diutus fraksi. Bukan karena pendidikan saya, bukan juga karena dapil saya, Surabaya-Sidoarjo,” tegasnya.
Baca juga : Jamkrindo Bantu 3,98 Juta Pelaku UMKM Akses Modal
Anggota DPR, lanjutnya, berhak mengajukan usulan dan persoalan-persoalan yang terjadi di seluruh Indonesia. Namun yang terjadi, hak anggota DPR malah tereduksi lantaran beberapa usulannya terkait lintas dapil, tidak ada kabar dan kejelasannya.
Untuk itu, dia berharap agar persoalan ini dapat diperjelas kepada para mitra kerja. Jangan sampai ada skema usulan yang sudah disampaikan, dikait-kaitkan dengan dapil. Karena pasti semua anggota DPR pasti nggak akan setuju. “Nggak boleh lagi ada segregasi bahwa dapil ini, dapil itu, sehingga tidak berhak mengusulkan di dapil yang lain,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras mengamini bahwa memang ada kesepakatan rapat kerja dengan Menteri PUPR tanggal 30 Agustus 2023. Kementerian PUPR diminta menambah alokasi anggaran program padat karya tunai pada tahun 2024, minimal sama dengan alokasi anggaran pada tahun sebelumnya.
Komisi V juga sepakat dengan Kementerian PUPR untuk melakukan penyesuaian dalam rangka menambah alokasi anggaran program infrastruktur berbasis masyarakat minimal sama dengan tahun anggaran 2023. “Karena itu, Komisi V DPR meminta penjelasan dari Menteri PUPR terkait pelaksanaan dan kesepakatan yang telah kita bangun bersama selama ini,” ujarnya.
Baca juga : Progres Proyek MRT Fase 2 On The Track
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program padat karya tunai tahun 2024 itu dianggarkan sebesar Rp 7,1 triliun. Namun per 20 Agustus terdapat anggaran tambahan, sehingga menjadi Rp 8,22 triliun. “Jadi ada tambahan Rp 1,1 triliun,” sebut Menteri Basuki.
Namun pada rapat kerja internal di Kementerian PUPR, ditemukan bahwa masih ada potensi untuk anggaran yang sisa lelang yang mungkin tidak terserap, sekitar Rp 3 triliun. Rencananya, dana ini akan ditambahkan sehingga program padat karya tahun 2024 itu menjadi sekitar Rp 10 triliun lebih.
“Jadi ada potensi untuk penambahan padat karya ini sebesar Rp 3 triliun, dan teman-teman Dirjen sudah mengusulkan itu untuk tambahan, baik untuk PSPS (Program Stimulan Perumahan Swadaya) maupun untuk yang padat karya lainnya,” tambahnya.
Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Minggu, 25 Agustus 2024 dengan judul Tingkatkan Anggaran Padat Karya, PUPR Siap Tambah Rp 10 T
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.