RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mengutuk serangan Israel ke pos perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) yang mengakibatkan adanya korban dari prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas.
Mantan presiden PKS ini berharap agar komunitas internasional memberikan sanksi yang keras dan tegas kepada Israel atas kejahatannya dan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya selama ini.
“Setelah melakukan genosida dan kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Palestina, kini Israel menyerang pasukan perdamaian PBB, termasuk prajurit TNI yang bertugas. Israel harus diberikan sanksi yang keras dan tegas,” ujar Hidayat di Jakarta, Jumat (11/10).
Baca juga : Resmi Jadi WNI, Mess Hilgers: Saya Siap Untuk Indonesia
HNW sapaan akrabnya mengatakan, bahwa serangan tersebut tidak dapat dibenarkan dari sudut apa pun, apalagi hal itu merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.
“Serangan tersebut semakin membuktikan kebiadaban Israel sebagai bangsa yang sama sekali tidak beradab. Jadi, pihak-pihak yang selama ini mem-back up Israel atas nama perdamaian, seharusnya menarik dukungannya tersebut,” tuturnya.
Lebih lanjut, Hidayat juga berharap Mabes TNI dapat memastikan keamanan dan keselamatan para prajurit TNI yang ada di sana.
Baca juga : Mendesak! Selamatkan 11 WNI
“Hal ini sejalan dengan amanat pembukaan UUD NRI 1945, bahwa seluruh tumpah darah Indonesia harus dilindungi. Termasuk para prajurit TNI yang sedang bertugas menjalankan tugas negara dan PBB untuk menjaga perdamaian,” tukasnya.
Selain itu, Mabes TNI dan Pemerintah secara khusus perlu menuntut kepada PBB agar memberikan sanksi kepada Israel karena prajurit TNI yang menjadi korban dari serangan Israel sedang menjalankan amanat yang diberikan oleh PBB untuk menjaga perdamaian.
“Jadi, kita perlu sama-sama mendesak PBB, selain perlu memastikan keamanan dan keselamatan para prajurit penjaga perdamaian di sana, juga agar serangan ini tidak dibiarkan begitu saja tanpa sanksi dari PBB. Sanksi sangat perlu diberikan karena semakin akumulatifnya pembangkangan dan kejahatan Israel kepada banyak pihak,” jelasnya.
Baca juga : Perbaiki Kualitas Makanan Napi, Pengamat Apresiasi Kinerja Menteri Supratman
Bahkan, lanjut politisi PKS ini, sanksi yang layak untuk diberikan kepada Israel adalah dikeluarkan dari keanggotaannya di PBB. Apalagi, Israel sendiri juga melarang Sekretaris Jenderal PBB untuk datang ke negaranya dan juga melarang Sekjen PBB masuk ke wilayah Palestina, termasuk ke Jalur Gaza.
Menurutnya, hal itu sudah sangat kontraproduktif untuk menghadirkan perdamaian di kawasan.
“Jadi sudah sepantasnya Israel dicabut keanggotaannya dari PBB. Karena PBB hanya diperuntukkan untuk negara-negara yang beradab. Bukan negara penjajah yang selalu mengabaikan dan seakan tidak memedulikan keberadaan PBB,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.