RM.id Rakyat Merdeka - Sejumlah pimpinan Komite dan Badan Akuntabilitas Publik DPD blusukan ke Proyek Strategis Nasional (PSN) Pariwisata Tropical Coastland di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (8/12/2024).
Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai didampingi pimpinan Komite dan Badan Akuntabilitas Publik DPD. Mereka berdialog dengan perwakilan warga penggarap tambak, Apdesi (Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), perwakilan Kepala Desa Tanjung Pasir, pihak Kecamatan Teluk Naga dan PT Agung Sedayu.
Yorrys sempat meninjau langsung salah satu dari lima titik PSN yang belakangan ramai isu penolakan oleh warga setempat.
“Ini rangkaian observasi menindaklanjuti polemik yang ramai belakangan. Kami dapat surat dari Apdesi atas persoalan PSN dan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2,” kata Yorrys, usai dialog dan kunjungan ke lokasi yang kebanyakan masih hutan bakau ini.
Yorrys memastikan, PSN tidak berada di dalam area PIK 2. Proyek PIK 2 sebagai usaha bisnis, letaknya memang bersebelahan dengan PSN Tropical Coastland. PSN ini hutan mangrove yang terkena abrasi, dari sekitar 1.600 hektare, tinggal 41 hektare. Dalam prosesnya, Pemerintah turut menggandeng pihak swasta, yakni PT Agung Sedayu Group.
Baca juga : BPBD Siagakan 267 Petugas Di Kelurahan
Berdasarkan pemantauannya, di lahan PSN ini tak ada penghuni. Sebab, lahannya milik Kementerian Lingkungan Hidup. Yang ada hanya warga penggarap tambak. Pengembang proyek pun sudah memberi duit kerohiman kepada para petambak.
“PSN seolah PIK 2 didramatisir oleh pihak tertentu. Yang ribut di media, ada warga kena dampak dan dikatakan tertindas. Padahal tak ada penghuni. Pengembang sudah memberi uang kerohiman. Tidak diusir dan boleh tinggal selama proses pembangunan. Saya pikir ini perusahaan sudah bagus, warga terbantu dengan proyek ini,” tambahnya.
Dia mengajak, seluruh pihak mendukung PSN. Karena, sejauh ini tak ada yang dilanggar dalam prosesnya.
“Ini PSN yang perlu kita dukung. DPD prinsipnya terbuka menerima keluhan semua pihak yang merasa dirugikan,” tuturnya.
Pimpinan Badan Akuntabilitas Publik DPD Yulianus Henock menambahkan, lembaganya ingin mengawasi jangan sampai kepentingan warga terabaikan. DPD juga meluruskan isu yang justru merugikan warga sendiri.
Baca juga : Misi Bawa Poin Penglaris
“Kalau banyak manfaat, mari kita dukung PSN,” ajaknya.
Senada dengan Henock, Ketua Komite III Filep Wamafma menekankan pada keterlibatan masyarakat setempat baik dalam pembangunan maupun operasional PSN ke depannya. Pada prinsipnya, PSN ini strategis sekali untuk program dan percepatan pembangunan.
“Jangan sampai rakyat di sekitar PSN hanya menjadi penonton. Ini sangat tidak boleh. Kewajiban DPD memantau langsung aktivitas di sini, apakah benar masyarakat sebagai penonton saja atau ikut dilibatkan. Kami berharap masyarakat di sekitar direkrut sebagai tenaga kerja,” harapnya.
Estate Management Director Agung Sedayu Restu Mahesa mengamini, PSN Tropical Coastland dengan luas 1.600 hektare terbagi 5 zona ini, beda dengan PIK 2. Prosesnya panjang, dari usulan daerah, dibawa ke Kementerian, hingga rapat terbatas Presiden.
Kata dia, sebagian besar daerah ini sekarang kritis. Hutan mangrove tinggal 91 hektare saja karena abrasi. Lewat kolaborasi dengan Pemda dan Pusat, PSN akan jadi daerah pariwisata. Pihaknya juga akan bikin 515 hektare kembali jadi zona hijau mangrove.
Baca juga : Wakil Merah Putih Patok Bawa Gelar
Selain itu, akan ada Taman Bhinneka, tempat multikuktural dan religi, Masjid, Gereja, Vihara, berdampingan jadi etelase harmoni. Ada pula fasilitas publik untuk olahraga dan taman.
“PSN akan menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja warga sekitar, 13.000 ribu orang akan kena multiplier effect, meningkatkan kunjungan wisata dalam dan luar negeri, menambah PAD. Kami siap memberikan positive impact kepada kesejahteraan rakyat dan negara,” tuturnya di lokasi yang sama.
Ketua Apdesi Surta Wijaya mengaku, pihaknya sempat menggelar pertemuan dengan perwakilan warga setempat. Hasilnya, semua keinginan warga diakomodir oleh Agung Sedayu.
Sementara Indra Gunawan, perwakilan penggarap tambak, mengaku tak ada paksaan dan intimidasi terhadap mereka. Mereka justru berterima kasih karena diberi uang kerohiman.
“Memang tambak sudah kurang bagus, banyak limbah, sering rugi. Uang kerohiman itu untuk bikin usaha baru. Kami tak dipaksa. Kami dukung, apalagi lingkungan jadi bagus dan nambah lapangan kerja. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Agung Sedayu,” ungkapnya. FAQ/KAL
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.