Annisa Alfath: Kampanye Panjang Dan Penuh Polarisasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Partisipasi masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada 2024, masih menjadi perbincangan.

Muncul analisa, kenapa tingkat partisipasi masyarakat menurun. Salah satunya, kejenuhan masyarakat karena Pilkada digelar pada tahun yang sama dengan Pilpres-Pileg.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Annisa Alfath mengatakan, penyelenggaraan Pilpres dan Pilkada pada tahun yang sama, dapat berkontribusi pada kejenuhan pemilih.

Baca juga : Pemerintah Mau Rehabilitasi 600 Ribu Hektare Mangrove

Menurut dia, masyarakat sudah lelah dengan proses kampanye yang panjang saat Pemilu lalu. "Menambah beban mental bagi masyarakat," ujar Annisa kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (7/12/2024).

Seperti diketahui, partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 diprediksi menurun. Di Jakarta misalnya, angka partisipasinya sekitar 58 persen. Menurun, ketimbang Pilkada Jakarta 2017 yang sekitar 70 persen. Demikian menurut lembaga survei Charta Politika.

Mengenai hal ini, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Jazilul Fawaid menjelaskan, partainya masih mengevaluasi gelaran Pilkada Serentak 2024. Dia menyebut, Fraksi PKB mengusulkan revisi paket Undang-Undang Pemilu.

Baca juga : Karpet Kuning Disiapkan Untuk Jokowi & Gibran

"Pilkada Serentak yang awalnya diproyeksikan dapat menghemat anggaran dan meningkat partisipasi pemilih, pada kenyataannya tidak terbukti," kata Jazilul kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (7/12/2024).

Menurut Jazilul, ide agar Pilpres dan Pilkada dilaksanakan berbeda tahun, perlu dikaji. Asalkan, kata dia, penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah harus menjalankan semangat demokrasi. "Jangan bertentangan dengan semangat demokrasi," tegasnya.

Selain itu, kata Jazilul, wacana agar Gubernur dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), juga perlu dikaji. Menurut dia, gubernur dipilih DPRD adalah model demokrasi yang berakar dari budaya Indonesia, yakni perwakilan dan musyawarah mufakat.

Baca juga : Pangkalpinang & Bangka Bakal Gelar Pilkada Ulang

"Keadaan hari ini menunjukkan, demokrasi yang kebablasan. Demokrasi transaksional dan menghalalkan segala cara," ucap Jazilul.

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara selengkapnya dengan Annisa Alfath.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.