RM.id Rakyat Merdeka - Senayan menilai, kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS) harus dijadikan momen bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan nasional, bukan justru menimbulkan kepanikan. Indonesia tidak boleh gentar menghadapi tekanan dari negara mana pun, termasuk AS.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan, jangan sampai karena kebijakan satu negara, kita malah jadi ciut nyali.
“Justru ini saatnya kita menanamkan kembali semangat patriotik dan menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa ditakut-takuti,” kata Misbakhun dalam diskusi bertajuk 'Kebijakan Tarif Resiprokal AS, Apa Dampak Ekonomi dan Politik Bagi Indonesia dan Bagaimana Solusinya? di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Baca juga : Masih Perbaikan Di Bengkel, Belum Diboyong Ke Jakarta
Misbakhun menegaskan, sebagai bangsa besar, Indonesia tentu saja selalu menghadapi berbagai hambatan, tantangan dan rintangan. Hal itu harus menjadi sarana bagi bangsa ini untuk belajar, menaikkan kelas dan meningkatkan kualitas pemikiran.
Menghadapi perang tarif AS, Indonesia tidak boleh jiper, melainkan harus pakai taktik dan strategi.
“Taktik dan strateginya ya seperti yang diputuskan oleh Bapak Presiden, mengirimkan tim negosiasi itu adalah cara yang terbaik untuk kita mendengarkan apa sih perkembangan yang berikutnya terjadi,” ujarnya.
Baca juga : Kemendag Temukan Ada Barang Bajakan Dan Ilegal
Makanya menghadapi perang tarif AS, sambungnya, mesti mengacu kepada data. Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian mencatat, surplus perdagangan Indonesia dengan AS sebesar 17,9 miliar dolar AS.
Hanya saja, data ini berbeda dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perdagangan sebesar 14,6 miliar dolar AS. Sehingga ada selisih sekitar 3,3 miliar dolar AS.
Sementara, nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai 26,4 miliar dolar AS dengan nilai total Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 2 persen, tidak terlalu signifikan.
Baca juga : Bacagub Aceh Bustami Masuk Radar Golkar
“Jadi tidak ada alasan kuat untuk menganggap ini sebagai ancaman besar. Jangan sampai kita ikut-ikutan panik membicarakan krisis yang sebenarnya belum ada,” ujarnya.
Misbakhun menekankan pentingnya menjaga kedaulatan ekonomi digital, terutama dalam sistem pembayaran nasional. Dia menilai, dominasi sistem pembayaran global seperti SWIFT, Visa dan Mastercard membuat negara-negara berkembang seperti Indonesia terlalu bergantung pada negara adidaya.
“Kita harus punya kedaulatan di sektor pembayaran digital. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) adalah bentuk kemandirian. Kita tak bisa terus bergantung pada sistem asing yang hanya memperkuat hegemoninya,” tegas politisi senior Fraksi Golkar ini.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.