Pelamar Harusnya Datang Ke Kecamatan Dan Kelurahan

RM.id  Rakyat Merdeka - Ratusan orang menyerbu Balai Kota DKI Jakarta untuk melamar lowongan kerja (loker) menjadi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Antrean warga mengular dikarenakan miskomunikasi. Karena proses melamar loker itu dilakukan di kelurahan, bukan di kantor gubernur.

Balai Kota Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, diserbu para pencari kerja pada Rabu (23/4/2025).

Berdasarkan pengamatan Rakyat Merdeka, Antrean orang-orang yang ingin menyerahkan berkas lamaran kerja itu, mengu­lar hingga ke luar gerbang Balai Kota sejak pagi.

Baca juga : Final Copa Del Rey: Barcelona Vs Real Madrid, Perang Gengsi Di El Clasico

Para pencari kerja ini, antara lain datang berdasarkan pesan berantai WhatsApp (WA) tentang mekanisme pendaftaran untuk menjadi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Tata Air, Pertamanan dan lain-lain.

Dalam pesan berantai itu dise­butkan, mengirim berkas lamaran ke Balai Kota. Pesan itu beredar, setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta beren­cana merekrut petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Sumira, salah seorang pelamar, mengaku mendapat informasi pendaftaran PJLP di Balai Kota dari grup WA Rukun Tetangga (RT). Karena itu, Warga Jakarta Barat ini, datang ke Balai Kota.

Baca juga : Sikat Alex Eala Di Madrid Open 2025, Swiatek Sukses Balas Dendam

Meski sempat ragu karena ada isu penipuan, Sumira tetap datang dengan membawa ber­bagai dokumen sebagai syarat melamar kerja. Seperti, foto­kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), ijazah, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), hasil tes narkoba, surat kesehatan dan pas foto yang disebutkan dalam grup RT itu.

Diserbunya Balai Kota oleh para pelamar kerja, jadi sorotan Anggota DPRD DKI William Aditya Sarana. Menurutnya, ke­jadian ini menunjukkan bahwa Pemprov DKI harus gesit dalam melakukan sosialisasi. Apalagi, mengenai informasi yang sangat dibutuhkan warga, seperti rek­rutmen PJLP.

“Apabila memang sudah ada tata caranya, maka hal itu harus disampaikan kepada masyarakat agar memberikan kepastian,” kata William kepada Rakyat Merdeka, Rabu (23/4/2025).

Baca juga : Hari Pertama Persemayaman Paus, 48.000 Orang Padati Basilika Santo Petrus

Apalagi, lanjut dia, saat ini banyak orang mencari peker­jaan, imbas gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perekonomian yang kurang baik. Sehingga, warga sangat antusias untuk mencari pekerjaan.

Karena itu, saran William, Pemprov DKI sebagai penyeleng­gara lowongan kerja, harus mem­berikan informasi selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. “Supaya, warga Jakarta tahu mekanisme­nya bagaimana,” saran William.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.