RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan peta jalan menuju pembangunan dan renovasi 3 juta rumah kepada pimpinan dan anggota Komisi V DPR
Menteri Ara meminta dukungan dan masukan dari Komisi V DPR agar pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi program pemerintahan Presiden Prabowo bisa terlaksana dengan baik di lapangan guna mendorong penyediaan dan pembangunan rumah bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
"Peta jalan perumahan akan membantu mencapai target kami mencapai 3 juta rumah. Kami minta bantuan dan dukungan dari Komisi V agar pelaksanaanya sesuai prosedur dan datanya sesuai aturan yang berlaku," ujar Menteri PKP saat Rapat Kerja dengan Komisi V di Jakarta, Senin (19/5/2025).
Menteri dari Partai Gerindra ini menerangkan, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian PKP dalam penyusunan peta jalan sektor perumahan ini. Pertama, memberikan arah stratehi dan tahapan pelaksanaan yang terukur untuk mencapai target pembangunan 3 Juta Rumah secara efektif dan tepat sasaran.
Kedua, imbuhnya, mewujudkan keterpaduan kebijakan dan program lintas sektor dalam penyediaan perumahan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketiga, menjadi acuan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, program dan anggaran guna mendukung percepatan pembangunan perumahan.
"Saya sudah menunggu untuk menyampaikan peta jalan ini dari bulan Januari. Tapi baru bisa dibahas bersama Komisi V pada 4 bulan kemudian. Saya ingin ada waktu yang cukup untuk menyampaikan peta jalan sektor perumahan ini," katanya.
Baca juga : Teken MoU Dengan DMI, Menteri Nusron Janji Tuntaskan Sertipikasi Tanah Wakaf
Menurutnya, ada sejumlah permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Kementerian PKP dalam mensukseskan Program 3 Juta Rumah.
Beberapa kendala yang dihadapi adalah keterbatasan dana, ketersediaan lahan, kualitas bangunan serta penyaluran bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran.
Terkait dengan target pembangunan 3 juta rumah ini, imbuh Menteri PKP, dirinya pun berbagi tugas dengan Wakil Menteri PKP agar ada juga investasi dari luar negeri yang masuk dalam mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat.
"Kami menargetkan 3 juta rumah dimana 2 juta unit rumah menjadi tanggung jawab saya sebagai menteri. Sisanya 1 juta merupakan investasi luar negeri yang menjadi tanggung jawab Wamen PKP untuk mencari investasi dari luar negeri dan saya juga ikut membantu ke Doha untuk mendampingi Presiden saat mencari investasi perumahan" terangnya.
Menteri PKP menjelaskan, Kementeriannya juga perlu mendapat masukan dari DPR. Kementerian PKP ini agak khusus dan ada target yakni Presiden meminta tetap optimis untuk mewujudkan 3 juta rumah.
Menteri perumahan ini mengaku siap menjalankan arahan Presiden Prabowo dan melaksanakan visi misinya.
Baca juga : Komisi V DPR: Kecelakaan Kapal Wisata Bukti Lemahnya Pengawasan Laut
"Ngga ada visi misi menteri tapi hanya ada visi misi Presiden. Saya prajurit dan semua "jurus" akan kami lakukan untuk mencapai 3 juta rumah. Saya siap di reshuffel atau perombakan kabinet. Itu risiko dan konsekuensi jabatan Menteri yang kinerjanya yang terukur dengan dana yang ada," katanya.
Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga menerangkan bahwa setiap data yang digunakan oleh Kementerian PKP berasal dari data BPS.
Dirinya juga meminta agar BPS bisa melakukan update data terbaru karena data yang saat ini masih menggunakan data yang lama.
"Saya juga minta BPS bisa mengupdate data terbaru yang tahun 2025 karena data saat ini adalah data 2023. Apalagi Kementerian / Lembaga dalam pemerintahan sepakat rapat kabinet menggunakan sumber data hanya satu dari BPS," katanya.
Kementerian PKP, imbuhnya, juga telah melakukan terobosan dengan melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PU untuk menetapkan SKB 3 Menteri untuk menggratiskan BPHTB dan percepatan PBG.
Namun demikian saat ini masih ada juga Kepala Daerah yang belum menetapkan Perkada terkait hal itu.
Baca juga : Gaet Kejagung & BPKP, Menteri Agus Siapkan Lapas Modern Di Tengah Laut
"Masih ada 70 Bupati / Walikota yng belum menjalankan SKB 3 Menteri ini. Padahal SKB tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan yang ingin memiliki rumah pertamanya," katanya.
Lebih lanjut, Menteri PKP juga menyampaikan dirinya mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo melalui saluran telepon sekali serta berbicara langsung sebanyak 2 kali untuk memanfaatkan penjara jadi rumah. Apalagi saat ini banyak penjara yang kapasitasnya sudah penuh dan lokasinya yang strategis bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan rakyat.
"Kami juga terus mendorong Pemda bisa terlibat aktif dalam pembangunan rumah rakyat. Ada juga hunian berimbang yang belum dilaksanakan dengan baik dan kami ingin mendorong agar Program 3 Juta Rumah bisa dilaksanakan," tandasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.