Sebelumnya
“Harus bisa mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), memanfaatkan aset daerah, memperluas kerjasama investasi, dan membuka sektor wisata serta ekonomi kreatif,” ujar Ketua DPD periode 2009–2016 itu.
Dia menegaskan, jika Pemda hendak menyesuaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), maka harus melalui diskusi dengan semua pemangku kepentingan. Harus ada musyawarah agar kebijakan fiskal tidak menimbulkan keresahan.
“Jangan sampai rakyat terbebani, karena itu harus menimbang kemampuan masyarakat itu sendiri,” tegasnya.
Baca juga : Zulhas Ingatkan Koperasi Bukan Buat Bagi-bagi Duit
Senator asal Sumatera Barat itu juga menyoroti kenaikan PBB-P2 yang memicu proteswarga karena dianggap memberatkan, seperti di Pati, Cirebon, dan Bone. Kasus tersebut memberi pelajaran penting: kebijakan pajak tanpa komunikasi publik yang baik bisa menimbulkan gejolak sosial.
Dia mengingatkan Pemerintah Pusat tetap menjaga keadilan fiskal di tengah kondisi anggaran yang tertekan. Pemerintah harus memberi perhatian khusus pada daerah yang selama ini sangat bergantung pada TKD, karena di wilayah seperti itu sektor jasa dan sumber PAD lain biasanya belum berkembang.
“Kalau transfer pusat dikurangi tanpa kompensasi, maka pembangunan bisa terhambat dan rakyat yang paling merasakan dampaknya,” ucapnya.
Baca juga : Menteri Karding: Kerja Di Kamboja Itu Ilegal
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dana TKD dalam RAPBN 2026 mengalami penurunan karena peralihan anggaran ke belanja Pemerintah Pusat. Besarnya program belanja pusat mestinya juga langsung dirasakan masyarakat di daerah.
Sebagai contoh, program perlindungan sosial meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, program pendidikan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, serta Makan Bergizi Gratis (MBG) dan subsidi energi maupun non-energi. Selain itu, ada program ketahanan pangan, seperti lumbung pangan dan cadangan panganyang dikelola Bulog. PYB
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Jumat, 22 Agustus 2025 dengan judul "Terendah Sepanjang Sejarah, Dana Transfer Dari Pusat Ke Daerah Turun Drastis"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.