RM.id Rakyat Merdeka - Beredarnya video tentang deretan tanggul beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, mendapat perhatian serius dari DPR. Anggota Komisi IV DPR Sonny T Danaparamita meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menindak tegas jika ditemukan pelanggaran.
Dia mengapresiasi masyarakat yang membuat video amatir yang merekam deretan tanggul beton di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara itu. Dalam video tersebut menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya pada akses nelayan.
"Saya mengucapkan terima kasih atas ditayangkannya video itu. Ini bentuk masyarakat meminta penjelasan atas situasi di lingkungannya," ujar Sonny di Kompleks DPR, Jumat (12/9/2025).
Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi urusan kelautan dan perikanan, Sonny mengaku langsung merespons aduan tersebut. Dia mengaku berkoordinasi dengan anggota lain dan jaringan nelayan di Cilincing untuk mengumpulkan informasi lapangan.
Baca juga : Pemerintah Ingin Ekonomi Tumbuh Dan Berdaya Saing
Politisi PDIP ini menilai tanggul beton itu memang tidak sepenuhnya menutup jalur pelayaran. Namun, keberadaannya membuat nelayan harus memutar jalur saat melaut. "Nelayan jadi butuh bahan bakar lebih banyak dan harus mencari ikan agak ke tengah laut," kata Sonny.
Sonny menjelaskan, Komisi IV juga berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Kementerian KKP. Hasil koordinasi itu menyebut tim PSDKP telah melakukan inspeksi lapangan. "Dari laporan PSDKP, perusahaan PT Karya Tehnik Utama yang membangun dermaga itu memiliki izin PKKPRL seluas 28 hektare," jelasnya.
PKKPRL adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut. Dalam laporan itu, tidak ditemukan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Namun Sonny mengingatkan pemerintah agar tetap mengawasi ketat setiap proyek reklamasi yang berdampak pada kehidupan nelayan. "Kalau ada perusahaan melanggar, KKP harus segera menindak tegas," tegasnya.
Sonny meminta kasus serupa jangan sampai berakhir tanpa penyelesaian yang jelas. Ia menyinggung kasus pagar laut di masa lalu, yang sanksinya tidak pernah dijalankan sehingga hanya berhenti di pernyataan.
Baca juga : Legislator Siap Sahkan RUU Perampasan Aset
"Jangan sampai nelayan dibiarkan menanggung beban sendiri. Negara harus hadir," katanya.
Politikus asal daerah pemilihan Jawa Timur III itu juga menekankan pentingnya solusi bersama untuk mengurangi beban nelayan. Reklamasi, kata dia, harus mempertimbangkan biaya tambahan yang ditanggung nelayan kecil. "Mereka harus memutar jalur dan itu menambah tenaga serta biaya. Dampak ekonominya tidak boleh diabaikan," ujar Sonny.
Sonny menegaskan kembali agar KKP siap mencabut izin perusahaan jika ada pelanggaran serius yang merugikan nelayan.
"Kalau terbukti mengganggu ruang hidup nelayan kecil, sanksi administratif harus diberikan. Jangan sampai merugikan pembudidaya ikan dan nelayan kecil," ucapnya. Seperti diketahui, video yang viral itu adalah rekaman amatir yang memperlihatkan deretan tanggul beton baru di pesisir Cilincing, Jakarta Utara.
Baca juga : PII Dorong Peningkatan Lifting Migas Demi Ketahanan Energi Nasional
Dalam video, warga terlihat menunjukkan lokasi tanggul yang memanjang beberapa kilometer dan menyoroti kekhawatiran mereka terhadap dampaknya bagi nelayan setempat. Rekaman itu cepat menyebar di media sosial karena dianggap menyentuh isu penting soal reklamasi dan akses nelayan ke laut.
Adanya sorotan publik yang besar, Sonny berharap persoalan ini tidak berhenti di wacana. Dia mendorong semua pihak memastikan aktivitas reklamasi sejalan dengan hukum dan tidak menutup akses penghidupan warga pesisir.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.