Sebelumnya
Dalam hal perburuhan, Senayan mendorong terciptanya UU yang melindungi hak-hak pekerja, sekaligus mendukung iklim investasi yang kondusif bagi kemajuan bangsa. DPR dan Pemerintah berkomitmen merumuskan regulasi ketenegakerjaan berkeadilan, sesuai dengan putusan MK. Dia pun meminta serikat buruh berpartisipasi dan mengawalnya.
“Kami akan menerima partisipasi publik sebanyak banyaknya, termasuk dari berbagai serikat pekerja yang ada di Indonesia. Sehingga kita akan sahkan satu undang-undang yang benar-benar diharapkan oleh kita semua,” ujarnya.
Bukan kali ini saja pimpinan Senayan yang terhormat menemui langsung rakyat. Sebelumnya Dasco, Saan, dan Cucun bersama Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto juga menerima Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan sejumlah organisasi petani saat peringatan Hari Tani Nasional di Ruang Dapat Komisi XIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Baca juga : Ajukan Proposal Stop Perang Israel-Gaza, Trump Didukung RI Dan Saudi
Dari para petani, Dasco menerima aspirasi agar DPR RI dan Pemerintah segera menjalankan reforma agraria, di antaranya dengan mempercepat redistribusi 1,76 juta hektar Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Para serikat petani juga meminta untuk menertibkan dan mendistribusikan 7,35 juta hektar tanah telantar serta 26,8 juta hektar tanah yang dimonopoli konglomerat.
Saat itu, Dasco berjanji DPR segera membentuk panitia khusus untuk menuntaskan konflik agraria yang akan disahkan akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada 2 Oktober 2025. “DPR juga akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI,” kata Dasco.
Dua hari sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima perwakilan organisasi massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI. Puan ditemani Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto hingga Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris bertemu perwakilan buruh di Ruang Abdul Muis, Senin (22/9/2025).
Baca juga : Gubernur Minta ASN Dan Kades Gunakan Medsos Secara Baik Fauzan Fuadi
Dalam pertemuan itu, Puan menegaskan, DPR tak alergi kritik. Namun, jangan sampai penyampaian aspirasi berujung anarkis. “Kami komit menghadirkan regulasi komprehensif, adil, adaptif. Mari gotong royong membangun bangsa dan negara,” kata Puan.
Seperti diketahui, DPR sempat menjadi pusat aksi unjuk rasa yang terjadi di akhir Agustus lalu. Selama berhari-hari, gedung wakil rakyat itu dikepung demonstran dari berbagai kalangan ; mahasiswa, ojek online, hingga masyarakat biasa.
Tak hanya berunjuk rasa, pintu gerbang dan pagar yang membatasi gedung DPR dengan Jalan Gatot Subroto, jebol. Namun, pengawalan ketat petugas gabungan dari TNI-Polri mencegah demonstran masuk ke dalam gedung DPR.
Baca juga : Kasih Wejangan Bimteknas V Demokrat, SBY Minta Kadernya Jadi Politisi Tangguh
Tak hanya gedung DPR. Aksi unjuk rasa juga merembet pada penjarahan rumah milik 4 anggota dewan ; Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Uya Kuya dari Fraksi PAN, serta rumah milik Ahmad Syahroni dan Nafa Urbach dari NasDem.
Kini, keempatnya di tambah Adies Kadir dari Golkar telah di-nonaktifkan dari keanggotaannya di parlemen. Tak hanya itu, anggota DPR dari Gerindra Rahayu Saraswati ikut mundur dari DPR. [FAQ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.