RM.id Rakyat Merdeka - Komite I DPD RI meminta Pemerintah melakukan exercise atau uji coba lebih dulu terhadap rencana pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam usai Rapat Kerja DPD RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Andi Sofyan mengatakan, DPD menghargai penjelasan Mendagri terkait sejumlah isu penting yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Namun khusus mengenai pemotongan TKD, DPD meminta agar kebijakan itu bisa ‘diexercise’ terlebih dahulu dalam jangka waktu satu hingga dua semester untuk melihat dampaknya terhadap kinerja pembangunan daerah.
"Kami minta dilakukan exercise dulu. Lihat satu tahun ini, atau paling tidak satu sampai dua semester, apakah betul bisa jalan. Karena menurut Pak Menteri banyak pemborosan dari perjalanan dinas dan rapat-rapat. Nah, sekarang kita lihat dulu, dengan pemotongan TKD itu program daerah bisa jalan atau tidak," ujar Andi Sofyan.
Dia menegaskan, DPD pada dasarnya menginginkan agar TKD tidak dipotong. Namun karena Pemerintah sudah membuka ruang pembahasan, DPD memilih mengikuti proses tersebut dengan catatan tidak boleh sampai mengorbankan daerah.
Baca juga : Tragedi Terra Drone, Mendagri: Bangunan Berisiko Tinggi Harus Dievaluasi Total
"Kalau ternyata memang tidak bisa jalan, ya harus diperbaiki kembali," tegasnya.
Selain isu TKD, Sofyan Hasdam menyebut Komite I juga menyampaikan berbagai persoalan daerah mulai dari Jawa Barat, Bali, Ambon, hingga Papua. Khusus Papua, pembahasan dilakukan lebih mendalam karena menyangkut isu Orang Asli Papua (OAP) dan percepatan Pembangunan di Kawasan Papua.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada Komite I DPD RI yang hadir dalam rapat kerja tersebut. Ia menyambuat baik apresiasi yang disampaikan DPD terhadap kinerja Kemendagri, termasuk dalam penanganan bencana dan sejumlah kebijakan strategis lainnya.
Tito mengatakan, salah satu poin yang menjadi perhatian adalah permintaan DPD agar Kemendagri melakukan pengawasan dan fasilitasi terhadap dampak dialihkannya pelaporan keuangan daerah ke Pemerintah pusat.
"Ini akan kita lakukan bersama-sama. Tadi saya sudah jelaskan cukup detail jalan cerita dan solusi ke depan," katanya.
Baca juga : Unru Baso Dorong Kemendag Cari Solusi Atasi Kenaikan Harga Sembako Jelang Nataru
Tito juga menghargai usulan DPD agar Kemendagri memprioritaskan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Menteri Tito menegaskan bahwa pembahasan DOB membutuhkan dukungan Kementerian Keuangan. Ia pun menyarankan DPD untuk melakukan komunikasi langsung dengan Kemenkeu.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga mengungkapkan permintaan dari Komite I DPD agar Pemerintah memberi perhatian terhadap aspirasi sejumlah daerah terkait batas wilayah di Maluku, isu pariwisata, pembangunan jalan tol, hingga berbagai persoalan di Papua.
Terkait Papua, Tito menjelaskan bahwa percepatan pembangunan akan difokuskan pada enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bantuan sosial, serta keamanan dan ketertiban. Ia menyebut Komite Percepatan Pembangunan Papua, yang telah dilantik Presiden, akan menjadi instrumen koordinasi pusat dan daerah.
Tito juga mengungkapkan bahwa Presiden akan mengumpulkan seluruh kepala daerah di Papua pekan depan, bersama para menteri koordinator, kementerian terkait, Kapolri, dan Panglima TNI untuk memberikan arahan kerja kepada Komite Percepatan Pembangunan Papua.
Sebagai anggota pengarah dalam komite tersebut, Tito mengatakan pihaknya akan memastikan koordinasi berjalan termasuk bekerja sama dengan DPD RI.
Baca juga : Bareng Kementan, SNJ Gerak Cepat Bantu Korban Bencana Di Sumatera
"Saya meminta Komite ini bekerja sama dengan DPD RI, khususnya terkait masalah dari dapil Papua," ujarnya.
Rapat kerja ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka memastikan kebijakan pemerintah, termasuk pemotongan TKD, tidak menghambat layanan publik dan pembangunan daerah.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.