RM.id Rakyat Merdeka - Senayan menyoroti peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait kemunculan bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia. Siklon itu berpotensi memicu cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.
Wakil Ketua Komisi V DPR PKB Syaiful Huda meminta Pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan tidak mengabaikan peringatan BMKG itu. Gunakan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan untuk meminimalkan dampak potensi bencana hidrometeorologi seperti yang terjadi di wilayah Sumatera.
“Jangan membantah atau menganggap remeh peringatan yang diberikan oleh BMKG,” kata Huda dalam keterangannya, Sabtu (13/12/2025).
Baca juga : Silakan Datang Ke Sorong Untuk Belajar Bertoleransi
Dia menjelaskan, berdasarkan analisis BMKG, bibit siklon tropis 93S berpotensi memicu gelombang tinggi di perairan selatan Jatim hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi itu harus diantisipasi secara serius karena berdampak langsung pada keselamatan masyarakat pesisir.
“Harus ada antisipasi masyarakat di pesisir selatan Jatim, Bali, dan NTT dalam menghadapi cuaca buruk maupun badai yang bisa memicu kecelakaan laut hingga banjir rob,” ujar anggota Fraksi PKB itu.
Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan NTT. Kondisi ini membuka peluang terjadinya banjir bandang dan tanah longsor sewaktu-waktu.
Baca juga : Korban Bencana Diizinkan Cetak Ulang Ijazah Hilang
“Masyarakat di wilayah rawan longsor harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak jadi korban bencana,” katanya.
Legislator asal dapil Jabar VIII itu mendorong Pemerintah Pusat meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan Pemda dalam mengantisipasi dampak terburuk dari bibit siklon tropis 93S. Sistem peringatan dini yang disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah jadi hal yang krusial.
“Pemerintah harus melakukan early warning berbasis kearifan daerah. Bisa melalui sirene, pengeras suara di tempat ibadah, hingga kentongan,” ucapnya.
Baca juga : Pemerintah Optimistis Ekonomi 2026 Stabil
Pemerintah juga perlu menyiapkan titik-titik evakuasi agar warga di wilayah rawan bencana dapat berkumpul di lokasi aman sebelum diarahkan ke tempat pengungsian. Dia juga meminta Basarnas dan BNPB, termasuk BPBD untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan.
“Kami berharap mereka tidak kehilangan golden time saat bencana. Langkah cepat dan terukur sangat penting meminimalkan jumlah korban jiwa maupun tingkat kerusakan,” ujarnya.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany menambahkan, Pemerintah harus segera memitigasi potensi tersebut dengan meningkatkan status waspada dan respons cepat. Fungsi koordinasi penanggulangan bencana tidak hanya berada di BNPB, tapi juga di BMKG sebagai lembaga peringatan dini nasional.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.