RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti mengingatkan, persoalan pangan nasional tidak bisa disederhanakan hanya dengan meningkatkan angka produksi. Menurutnya, ketahanan dan kedaulatan pangan akan sulit terwujud, jika petani masih diposisikan sebatas objek pembangunan. Bukan sebagai subjek utama.
“Kedaulatan pangan sering kita ucapkan sebagai cita-cita besar. Tetapi, cita-cita itu akan terus menjadi slogan bila petani hanya diposisikan sebagai pelaksana, penerima program, atau tenaga kerja di lahan yang bukan miliknya,” kata Azis dalam pernyataannya, Minggu (14/12/2025).
Azis menjelaskan, sebagai subjek, petani memiliki kepastian hak atas tanah, ruang menentukan pilihan usaha tani, posisi tawar yang adil di pasar, serta menikmati nilai tambah dari hasil kerjanya.
Tanpa itu, peningkatan produksi dinilai rapuh karena petani kecil akan menjadi pihak pertama yang terdampak saat biaya produksi naik, lahan tertekan, atau harga jatuh.
Azis memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2023–2025, yang menunjukkan peran strategis Jawa Tengah sebagai penopang pangan nasional.
Baca juga : Tangani Bencana, Gubernur Sumbar Dorong Pembangunan Hunian Warga
Pada 2023, produktivitas padi Jawa Tengah tercatat 55,24 kuintal per hektare dengan total produksi 9,06 juta ton. Tahun 2024, produktivitas naik menjadi 57,19 kuintal per hektare. Namun, produksi turun menjadi 8,89 juta ton akibat menyusutnya luas panen. Sementara pada 2025, luas panen kembali meningkat dan produksi diproyeksikan mencapai 9,38 juta ton.
“Pesannya jelas. Produktivitas saja tidak cukup jika lahan makin terdesak, ongkos produksi membengkak, dan petani tidak memiliki kepastian usaha,” tegas Azis.
Di daerah pemilihan Jawa Tengah VI yang meliputi Wonosobo, Purworejo, Temanggung, Magelang, dan Kota Magelang, kontribusi petani terlihat signifikan sekaligus menghadapi tantangan berat.
Purworejo, misalnya, mencatat produksi padi sekitar 287 ribu ton pada 2023 dan diproyeksikan naik menjadi lebih dari 312 ribu ton pada 2025. Kabupaten Magelang, Wonosobo, dan Temanggung juga menunjukkan tren produksi yang relatif stabil hingga meningkat.
Namun Azis mengingatkan, angka produksi tidak boleh menutupi persoalan struktural yang dihadapi petani. Menurutnya, program pangan skala besar, termasuk food estate, harus berjalan seiring dengan reforma agraria yang berkeadilan. Agar tidak memicu konflik agraria dan menyingkirkan petani kecil.
Baca juga : Pemda Diingatkan Harus Punya Cadangan Pangan
“Tanpa pembenahan struktur penguasaan tanah, proyek pangan berisiko memperlebar konflik dan menambah tekanan ekologis. Negara harus tegas melindungi lahan pertanian produktif milik rakyat,” cetus Azis.
Azis juga menyoroti persoalan harga di tingkat petani, akses pupuk dan sarana produksi, irigasi, jalan usaha tani, hingga fasilitas pascapanen.
Di wilayah pegunungan seperti Wonosobo dan sebagian Magelang, tantangan ini menjadi semakin berat akibat faktor kebencanaan. Data kejadian longsor pada 2024 mencatat Wonosobo mengalami 80 kejadian, Magelang 64 kejadian, Purworejo 28 kejadian, dan Temanggung 24 kejadian.
“Agenda ketahanan pangan tidak boleh terpisah dari agenda lingkungan dan mitigasi risiko,” katanya.
Azis pun menekankan pentingnya diversifikasi pangan. Menurutnya, Dapil Jawa Tengah VI tidak hanya kuat di sektor padi, tetapi juga hortikultura. Temanggung tercatat sebagai penghasil cabai rawit terbesar di Jawa Tengah pada 2024, sementara Wonosobo dan Magelang memiliki basis komoditas bawang daun dan bawang putih.
Baca juga : Pemerintah Harapkan HAM Jadi Kompas Pembangunan
“Kebijakan pangan tidak bisa padi-sentris semata. Diversifikasi pangan dan penguatan hortikultura adalah strategi menjaga pendapatan petani sekaligus pasokan,” papar Azis.
Untuk itu, Azis mendorong sejumlah langkah konkret, mulai dari reforma agraria yang menyentuh petani kecil, penempatan petani lokal sebagai pelaku utama dalam program pangan skala besar, penguatan infrastruktur pertanian, hingga perlindungan lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari agenda pangan.
“Pada akhirnya, ketahanan pangan yang adil tak semata soal angka produksi, tetapi lebih kepada soal keadilan struktur. Jika petani ditempatkan sebagai subjek, kebijakan pangan akan lebih inklusif, kuat, dan tahan guncangan,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.