Sebelumnya
Kondisi itu telah memicu bencana banjir, tanah longsor, hingga pergerakan tanah di sejumlah daerah.
“Karena itu, keamanan di setiap destinasi wisata harus menjadi perhatian. Instansi terkait perlu rutin turun ke lapangan untuk melakukan peninjauan, khususnya di lokasi wisata yang memiliki wahana berisiko,” ingatnya.
Selanjutnya, infrastruktur transportasi dan akses jalan juga harus diperiksa secara berkala.
Pemerintah diminta mempercepat pembangunan infrastruktur yang tahan bencana karena menyangkut langsung keselamatan masyarakat.
Baca juga : Kemkomdigi Kejar 3 Wilayah Terisolasi
Diharapkan, masyarakat dilibatkan dalam upaya pencegahan bencana melalui edukasi, simulasi, dan pembentukan jaringan relawan lokal.
“DPR akan terus mengawal implementasi kebijakan mitigasi bencana, termasuk meminta anggota DPR yang sedang reses turun langsung ke daerah pemilihannya,” ucap Menko PMK periode 2014-2019 itu.
Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Dinny Mutiah menyampaikan, potensi cuaca ekstrem seperti hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi dapat berdampak langsung pada keselamatan wisatawan.
Tiap daerah, kata dia, wajib memetakan risiko secara komprehensif di destinasi unggulan masing-masing.
Baca juga : Reformasi Birokrasi Harus Berdampak Nyata Ke Rakyat
Pihaknya, sambung Dinny, telah menyebarkan matriks manajemen risiko kepada seluruh Pemda.
Matriks ini harus diisi untuk mengidentifikasi potensi bahaya, tingkat kerawanan, hingga langkah mitigasi yang perlu disiapkan.
“Tapi hingga kini masih banyak daerah yang belum mengembalikannya,” bebernya.
Menurutnya, matriks itu jadi instrumen penting dalam pengambilan keputusan di lapangan, mulai dari pengaturan kapasitas kunjungan, penutupan sementara destinasi berisiko tinggi, hingga kesiapsiagaan petugas dan sarana evakuasi.
Baca juga : Baru 3 Bulan Menjabat, Kajari HSU Sudah Kantongi Rp 1,3 M
Tanpa pemetaan yang jelas, penanganan insiden dikhawatirkan menjadi lambat dan tidak terkoordinasi.
Kemenpar juga mengingatkan pemda untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dengan BPBD, kepolisian, TNI, pengelola destinasi, serta pelaku usaha pariwisata.
Selain itu, informasi cuaca dari BMKG perlu disampaikan secara berkala dan mudah diakses oleh wisatawan. PYB
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Minggu, 21 Desember 2025 dengan judul "Jelang Liburan Natal Dan Tahun Baru DPR Ingatkan Pemerintah Waspada Cuaca Siklon 93S"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.