RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyampaikan catatan akhir tahun terhadap kinerja Kementerian Koperasi, khususnya dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ia mengingatkan, koperasi desa memiliki potensi besar sebagai instrumen ekonomi rakyat, makanya harus dikelola dengan baik.
“Secara konseptual, koperasi adalah institusi ekonomi milik anggota. Ia tidak boleh diperlakukan seperti proyek pemerintah yang hanya mengejar target administratif,” ujar Darmadi dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
Menurut Darmadi, pendekatan koperasi tak boleh top-down yang terlalu dominan.
Baca juga : Muncul Protes, Internal Golkar Banyuwangi Rame
“Ketika koperasi dibentuk karena dorongan program, bukan kesadaran anggota, partisipasi yang muncul menjadi formal. Rapat anggota hanya prosedur, bukan forum pengambilan keputusan ekonomi,” tegasnya.
Ia menekankan, koperasi seharusnya dibangun sebagai institusi ekonomi yang hidup dari partisipasi anggota, bukan sebagai unit administratif pelaksana program.
“Jika koperasi diperlakukan seperti proyek, maka yang lahir bukan kemandirian ekonomi, melainkan ketergantungan baru,” kata Darmadi.
Darmadi mengingatkan pandangan tersebut sejalan dengan pandangan Bung Karno yang menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, bukan sebagai instrumen birokrasi.
Baca juga : Muhammadiyah Minta Masyarakat, Hentikan Debat Status Kebencanaan Sumatera!
“Bung Karno menegaskan bahwa koperasi adalah alat perjuangan ekonomi rakyat, bukan perpanjangan tangan administrasi negara. Jika koperasi kehilangan ruh itu, maka ia hanya akan menjadi organisasi formal tanpa daya hidup,” ujarnya.
Darmadi juga menyoroti persoalan tata kelola dan kualitas sumber daya manusia pengurus KDMP. Menurutnya, dukungan pembiayaan negara belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan manajemen dan kompetensi pengelola koperasi di desa.
“Fakta di lapangan menunjukkan kualitas SDM masih menjadi persoalan serius. Dari evaluasi awal, hanya sekitar 3 persen pengurus KDMP yang berpendidikan S1, sementara sekitar 97 persen lainnya berpendidikan di bawah S1,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, lanjut Darmadi, memperlebar governance gap antara besarnya dana yang dikelola dengan kemampuan pengelolaan usaha koperasi.
Baca juga : Mangkir, Seorang Saksi Diminta Datang Ke KPK
Ia mengingatkan, pengalaman berbagai program serupa menunjukkan koperasi yang dibangun tanpa fondasi kelembagaan dan SDM yang kuat umumnya hanya bertahan dua hingga tiga tahun, lalu stagnan setelah dukungan pemerintah berkurang.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.