RM.id Rakyat Merdeka - Legislator Senayan meminta Pemerintah memetakan stok dan risiko harga pangan per wilayah jelang bulan suci Ramadan. Fokus utama harus diarahkan pada wilayah defisit pangan serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), agar gejolak harga tahunan tidak berulang.
Anggota Komisi IV DPR Rina Saadah mengatakan, kesiapan Pemerintah menghadapi Ramadan tidak cukup hanya dengan klaim stok nasional aman. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah kemampuan negara menjamin akses pangan murah dan terjangkau bagi masyarakat lapisan bawah. Apalagi saat ini stok pangan, terutama beras, relatif aman.
“Kami berharap pemetaan kebutuhan pangan dan stabilitas harga yang terjangkau bisa membuat masyarakat lebih nyaman menjalankan ibadah puasa,” ujar Rina di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Baca juga : Riset Dan Inovasi Harus Bisa Menjawab Masalah Rakyat
Data nasional, kata dia, sering tidak mencerminkan kondisi lapangan. Banyak daerah tercatat surplus, namun rakyat tetap kesulitan membeli pangan karena harga tinggi. Keberhasilan negara seharusnya tidak hanya berdasarkan pada angka neraca produksi, tapi soal kemampuan rakyat kecil mengakses pangan murah.
“Data stok memang penting, tapi yang paling utama adalah apakah rakyat kecil bisa membeli pangan tanpa harus mengorbankan kebutuhan lain,” ujar politikus PKB itu.
Rina juga menyoroti anomali yang selalu berulang menjelang Ramadan. Pemerintah mengklaim pasokan aman, tapi harga di pasar tradisional justru melonjak. Kondisi itu menunjukkan letak masalah utamanya berada pada distribusi yang semrawut dan lemahnya pengawasan di lapangan.
Baca juga : Menko Polkam Bentengi Publik Dari Hoax Dan Fitnah
“Produksi yang cukup tidak otomatis menjamin stabilitas harga jika distribusi tidak terkendali,” ucap legislator asal Jawa Barat itu.
Selain menjaga harga konsumen, Rina juga mengingatkan agar kebijakan stabilisasi tidak merugikan produsen. Penyerapan gabah petani harus tetap optimal dengan harga yang melindungi, sementara operasi pasar perlu digencarkan secara terukur. Untuk itu, harus ada koordinasi satu komando antara Kementan, Bapanas, Bulog, ID Food, dan Satgas Pangan.
“Jangan sampai data terlihat rapi di atas kertas, tapi di lapangan rakyat membeli jauh di atas harga acuan. Eksekusi adalah tantangan terbesar,” katanya.
Baca juga : Kepala KPP Madya Banjarmasin Jadi TSK Suap Restitusi Pajak
Senada, anggota Komisi IV DPR Rajiv mengingatkan pentingnya kesiapan Pemerintah dalam menghadapi lonjakan permintaan pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri. Apalagi, faktor cuaca dan bencana berpotensi mengganggu produksi, sehingga harus jadi perhatian serius.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.