RM.id Rakyat Merdeka - Senayan mengusulkan pembentukan pansus lintas komisi guna membahas pengelolaan wilayah perbatasan negara. Persoalan ini butuh penanganan komprehensif karena menyangkut aspek ekonomi, sosial, keamanan, hingga kedaulatan negara.
Anggota Komisi II Taufan Pawe menegaskan, selama ini pembahasan perbatasan masih didominasi satu komisi tertentu, sehingga banyak persoalan strategis tidak tertangani secara maksimal. Kondisi itu membuat berbagai program pembangunan di wilayah perbatasan berjalan lambat dan tidak terintegrasi.
“Idealnya persoalan pengelolaan perbatasan harus ditangani lintas komisi dalam bentuk pansus. Kalau hanya satu komisi, jujur saja sangat kewalahan,” ujar Taufan dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026).
Baca juga : Zulhas: Makanan Dibagi Untuk Dibawa Pulang
Menurutnya, salah satu persoalan mendasar dalam pengelolaan perbatasan adalah minimnya pelibatan masyarakat setempat. Padahal, masyarakat lokal merupakan pihak yang paling memahami kondisi sosial, ekonomi, dan geografis wilayahnya. Itu membuat kebijakan perbatasan selalu berjarak dengan realitas lapangan.
“Akibatnya, berbagai program negara tidak mampu menjawab kebutuhan riil warga perbatasan,” ungkap legislator Fraksi Partai Golkar itu.
Dia juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat perbatasan yang masih rentan. Di sejumlah wilayah, warga justru lebih bergantung pada negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan pokok karena perbedaan harga yang signifikan. Hal itu mencerminkan lemahnya kehadiran negara dalam menjamin akses ekonomi masyarakat perbatasan.
Baca juga : 3 Pejabat Bea Cukai Diduga Terima Jatah Bulanan 7 M
“Banyak warga perbatasan lebih tertarik belanja ke negara tetangga karena harganya lebih murah. Ini tanda negara belum hadir secara optimal,” ujarnya.
Untuk menjawab persoalan itu, Taufan mendorong kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat perbatasan, salah satunya dengan subsidi kebutuhan dasar. Karena pembangunan perbatasan tidak boleh hanya berorientasi pada aspek fisik dan keamanan semata, tapi harus menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Negara harus hadir secara nyata. Subsidi dan perlindungan ekonomi perlu dipikirkan agar masyarakat tidak terus terbebani,” katanya.
Baca juga : Polri Kawal Hak Buruh Di Seluruh Indonesia
Dalam hal pengelolaan, Taufan membandingkan perbatasan Indonesia dengan sejumlah negara tetangga yang telah menerapkan sistem pengawasan modern dan terintegrasi. Indonesia seharusnya mampu melakukan hal serupa jika memiliki keseriusan dan komitmen politik yang kuat.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.