Sebelumnya
Komisi V DPR telah membentuk panitia kerja (panja) yang bertugas mengawasi komitmen Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Panja ini akan memastikan seluruh ruas jalan tol dalam kondisi baik dan mulus sebelum periode mudik Lebaran dimulai.
“Jika terjadi kerusakan, perbaikannya harus dilakukan dengan cepat,” tegasnya.
Selain itu, dia menyoroti persoalan kendaraan ODOL yang menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan jalan dan kecelakaan. Maka dari itu, Pemerintah bersama Komisi V DPR menargetkan kebijakan zero ODOL dapat diterapkan secara penuh pada Januari 2027.
Sebagai langkah penguatan, kata dia, Komisi V DPR tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Revisi tersebut akan memuat sanksi tegas bagi pelanggar, mulai dari sanksi administratif hingga pidana.
Baca juga : Gibran: Ponpes Kekuatan Masa Depan Indonesia
“Nantinya sanksi tidak hanya untuk sopir, tetapi juga pemilik kendaraan dan pemilik barang. Semua pihak yang terlibat akan dikenakan sanksi,” tegas legislator asal daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat (Kalbar) ini.
Lebih lanjut, dia memuji kondisi infrastruktur jalan di Jateng yang dinilai cukup baik. Tingkat kemantapan jalan mencapai sekitar 94 persen, termasuk yang tertinggi di Indonesia.
“Kami mendorong agar kualitas tersebut terus ditingkatkan hingga mencapai 100 persen demi mendukung kelancaran arus mudik dan aktivitas masyarakat,” kata dia.
Sementara, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, total panjang jalan provinsi di wilayahnya mencapai sekitar 2.362 kilometer. Berdasarkan pendataan terbaru, terdapat sekitar 4.870 titik lubang yang menjadi prioritas penanganan.
Baca juga : Yayasan Islam Bisa Miliki SHM Atas Nama Lembaga
“Target kami menjelang arus mudik dan balik, lubang-lubang tersebut sudah tertutup, dan jalan dalam kondisi mantap. Ini menjadi komitmen kami demi keselamatan pengguna jalan,” kata Luthfi, dalam keterangannya, Jumat (20/2/2026).
Luthfi menyatakan, perbaikan infrastruktur jalan bukan sekadar proyek fisik, tetapi menyangkut keselamatan berlalu lintas. Juga mendukung pergerakan ekonomi, karena konektivitas jalan memperlancar distribusi barang dan jasa.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) terbuka terhadap masukan berbagai elemen masyarakat untuk pembangunan Jateng.
“Apa pun yang kami lakukan ini untuk masyarakat Jateng,” tutupnya. TIF
Baca juga : Eks Kajari HSU Ajukan Gugatan Praperadilan
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Minggu, 22 Februari 2026 dengan judul "Demi Kelancaran Arus Mudik, Komisi V Desak Percepatan Perbaikan Infrastruktur Jalan"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.