RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko optimistis pelaksanaan ibadah haji 2026 tetap berjalan dengan baik dan lancar kendati suasana di Timur Tengah (Timteng) sedang memanas akibat konflik antara AS Israel dan Iran.
Konflik tersebut dipastikan tidak akan sampai ke Kota Makkah maupun Madinah di Arab Saudi.
“Untuk rute penerbangan kita serahkan ke maskapai. Haji harus tetap berjalan sesuai jadwal dan rencana, insyaallah,” kata Singgih dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).
Singgih memprediksi, perang berlangsung lama, tapi tak akan sampai ke Makkah atau Madinah. Namun, sampai saat ini terdapat ribuan jemaah umrah yang masih tertahan di Arab Saudi karena mereka menggunakan maskapai yang mesti transit dahulu ke Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, atau Qatar.
“Antisipasi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) harus memastikan jalur penerbangan dengan maskapai yang aman,” kata politikus Golkar ini.
Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid menambahkan, penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2026 bisa menciptakan momentum berhentinya perang antara Amerika Israel vs Iran dan terciptanya perdamaian di kawasan Timteng. Karena itu, Pemerintah Indonesia harus aktif melakukan diplomasi kepada AS dan Iran, serta negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Timteng.
Baca juga : Pemerintah Percepat Pembangunan PSEL
Harapannya agar mereka menghormati pelaksanaan ibadah haji dan keselamatan jemaah haji yang datang dari seluruh penjuru dunia. Mereka diharapkan saling menahan diri, segera menghentikan perang, dan menghadirkan perdamaian. Sehingga penyelenggaraan haji tahun 2026 bisa berlangsung dengan lancar, aman, dan nyaman tanpa terganggu.
Hidayat mengatakan, Indonesia sebagai pengirim jemaah haji terbanyak dengan 221 ribu jemaah tentu sangat berkepentingan terhadap kelancaran penyelenggaraan haji. Pemerintah bisa menjadikan ini sebagai sarana diplomasi untuk menghadirkan perdamaian dan menghentikan perang. “Semoga dengan berkahnya haji akan berhenti perang dan hadirnya perdamaian yang bersifat permanen,” harap Wakil Ketua MPR ini.
Ia mengingatkan Kemenhaj agar tidak terburu-buru mengutamakan wacana potensi pembatalan penyelenggaraan haji 2026.
Pasalnya, Arab Saudi sebagai tuan rumah hingga saat ini masih melanjutkan persiapan haji, bahkan pada 4 Maret 2026 mulai membuka registrasi bagi warga dalam negeri Saudi yang akan melangsungkan ibadah haji.
Hidayat mengatakan kudu ada opsi kedaruratan apabila perang tetap terjadi bahkan dengan skala luas. Karena itu, dirinya mengusulkan agar dikaji skema mempersingkat masa tinggal jemaah haji selama di Arab Saudi. Hal ini dilakukan jika eskalasi perang di Timteng semakin tinggi sesudah pelaksanaan haji.
Selain itu, Hidayat memuji persiapan haji di dalam negeri yang sudah cukup baik. Seperti penginputan visa yang sudah 100 persen dengan penerbitan 198.410 visa (97,58 persen), layanan akomodasi sudah dibayar 100 persen, layanan konsumsi dibayar lebih dari 90 persen, dan layanan penerbangan telah dilakukan pembayaran termin pertama sebesar 35 persen.
Baca juga : Kapolri Dan Panglima TNI Kompak Amankan Arus Mudik
Kemenhaj tetap diminta untuk terus melanjutkan progres positif dalam penyelenggaraan haji. Caranya dengan mengingatkan komitmen perbaikan layanan oleh dua syarikah yang sudah ditunjuk dan memastikan pelayanan terbaik dan tidak terulangnya kasus pada penyelenggaraan haji tahun 2025.
“Kartu nusuk sebagai identitas utama calon jemaah haji selama musim haji diharapkan dapat dibagikan sejak jemaah berada di embarkasi di Indonesia,” imbau legislator asal daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta ini.
Hidayat berkeyakinan ini bisa menentramkan calon jemaah haji yang sebagian besar menunggu lebih dari dua puluh tahun untuk bisa berangkat. Namun, tentunya skema kedaruratan perlu disiapkan sebagai antisipasi.
“Prioritas utama adalah tetap terwujudnya penyelenggaraan haji 2026 secara aman, damai, dan profesional sebagai hasil dari diplomasi haji yang menghadirkan perdamaian,” tandasnya.
Sementara, Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengatakan, pihaknya telah menyiapkan tiga skenario dalam penyelenggaraan haji 2026. Pertama, tetap memberangkatkan jemaah haji apabila Pemerintah Arab Saudi membuka penyelenggaraan haji.
“Kemenhaj akan melakukan berbagai langkah mitigasi, seperti mengalihkan jalur penerbangan agar menghindari zona konflik seperti wilayah Irak, Suriah, Iran, Israel, Uni Emirat Arab, dan Qatar,” ujar Gus Irfan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Baca juga : KPK Sebut Yaqut Diduga Terima Fee “Jalur Cepat” Haji
Skenario kedua kata Gus Irfan, adalah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah, meskipun Arab Saudi tetap membuka penyelenggaraan haji. Keputusan ini akan diambil jika risiko keamanan global dianggap terlalu tinggi bagi keselamatan warga negara Indonesia (WNI).
“Kami akan melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan Pemerintah Arab Saudi agar dana layanan yang sudah dibayarkan tidak hangus dan dapat digunakan pada musim haji berikutnya,” kata dia.
Skenario terakhir adalah kemungkinan Pemerintah Arab Saudi menutup penyelenggaraan haji jika situasi konflik semakin tidak terkendali. Dalam kondisi ini, kata Gus Irfan, Pemerintah Indonesia akan fokus pada penyelamatan dana layanan yang sudah dibayarkan dan memberikan prioritas keberangkatan pada musim haji berikutnya bagi jemaah yang sudah melunasi biaya. TIF
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Sabtu, 14 Maret 2026 dengan judul "Konflik Timur Tengah Senayan Yakin Pelaksanaan Haji 2026 Tidak Terganggu"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.