Tunggu Arahan DPP, Emil Dardak Siap Pimpin Demokrat Jawa Timur Lagi

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur (Jatim), Emil Elestianto Dardak menegaskan kesiapan untuk kembali memimpin DPD Demokrat Jatim. Dia mengaku siap menerima amanah itu, bila mendapat dukungan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta restu dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat.

Emil mengatakan, pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) merupakan kewenangan penuh DPP Demokrat. Pihaknya masih menunggu penentuan waktu penyelenggaraan Musda, yang dijadwalkan dilakukan pada tahun ini. 

“Kapan Musda dilaksanakan? Itu menjadi kewenangan penuh DPP. Kami di daerah, menjalankan tugas seperti biasa sampai ada keputusan dari pusat,” ujar Emil usai menghadiri kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama pengurus DPD Demokrat Jatim di Sekretariat DPD Demokrat Jatim, Surabaya, Kamis (13/3/2026) malam. 

Wakil Gubernur (Wagub) Jatim itu menuturkan, meski masa kepengurusan DPD Demokrat Jatim saat ini berlaku hingga 2024, seluruh jajaran pengurus tetap menjalankan roda organisasi secara normal sambil menunggu arahan resmi dari DPP mengenai jadwal Musda. 

Dia juga mengapresiasi dedikasi para kader dan pengurus Demokrat di seluruh wilayah Jatim, yang telah memiliki ritme kerja yang sudah terbangun baik. “Mudah-mudahan tetap solid dan menjadi bagian dari kekuatan Demokrat Jawa Timur,” imbuhnya. 

Baca juga : Indonesia Berpotensi Jadi Pusat Mode Muslim Dunia

Ditanya soal peluang dirinya kembali memimpin DPD Demokrat Jatim, Emil menegaskan, dirinya tidak ingin berspekulasi tentang kemungkinan tersebut. Menurut dia, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan DPP Demokrat. 

“Saya tidak bisa berbicara soal itu. Saya mengapresiasi mereka yang memberi opini baik kepada saya, tapi yang punya kewenangan menilai dan memutuskan tetap DPP,” tegas mantan Bupati Trenggalek itu. 

Namun begitu, Emil menegaskan kesiapan untuk menjalankan amanah, bila kembali dipercaya memimpin Demokrat Jatim. Dia memastikan, kesiapan itu bukan didorong oleh ambisi pribadi, tapi bentuk komitmen terhadap partai.

“Sebagai kader, saya harus siap jika diberikan amanah oleh Ketua Umum. Ini bukan ambisi pribadi, tapi tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi partai,” katanya. 

Lebih lanjut, Emil menjelaskan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) Demokrat terbaru, memberi ruang bagi daerah untuk memberikan masukan terkait calon ketua. Namun, keputusan final tetap berada di tangan DPP. 

Baca juga : Golkar Cari Kader Terbaik Merakyat Dan Kharismatik

Berdasarkan komunikasi yang terjalin, ungkap dia, seluruh DPC Demokrat di Provinsi Jatim kompak menyerahkan keputusan tentang kepemimpinan DPD kepada Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

“Yang saya pahami, 38 DPC di Jawa Timur, semua mempercayakan penuh kepada Ketua Umum, Mas AHY, untuk menentukan siapa yang terbaik untuk Jawa Timur. Bahkan, untuk mengusulkan nama pun menunggu arahan dari pusat,” terangnya. 

Lebih lanjut Emil menekankan, keberhasilan partai tak hanya ditentukan oleh sosok ketua, tapi juga kerja kolektif seluruh jajaran pengurus di berbagai tingkatan. Menurut dia, ketua hanya berperan sebagai orkestrator, tapi semua yang mendapat amanah di struktur partai sama pentingnya. 

“Tidak ada yang paling hebat, semuanya berkontribusi untuk keberhasilan partai,” tandasnya. 

Sementara, Bendahara DPD Demokrat Jatim, Agung Mulyono memperkirakan Musda Demokrat Jatim kemungkinan digelar setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Menurut dia, Hal itu sejalan dengan agenda DPP, yang juga menjadwalkan Musda di sejumlah provinsi besar lainnya. 

Baca juga : ASDP Perkuat Kesiapan Operasional & Pelayanan

“Tahun ini agendanya. Mudah-mudahan pasca-Lebaran. Kemarin sudah Zoom dengan BPOKK, kita tinggal menunggu giliran saja,” ujarnya. 

Menurut Agung, selain Jatim, DPP Demokrat juga akan menggelar Musda di provinsi besar lain seperti Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Barat (Jabar). Dengan begitu, pelaksanaannya dilakukan secara bergiliran di seluruh Indonesia. 

Berdasarkan Peraturan Organisasi (PO) terbaru, lanjut dia, mekanisme Musda juga mengalami perubahan. Jumlah calon ketua DPD kini dibatasi maksimal tiga orang, dan keputusan akhir berada di tangan DPP. 

“Jadi, tidak seperti dulu, yang dukungannya paling banyak otomatis jadi. Ke depan, maksimal tiga calon, nanti diputuskan oleh DPP,” tandasnya. [OSP]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.