RM.id Rakyat Merdeka - Dampak perang di Timur Tengah (Timteng) mulai menekan industri elektronik nasional dengan melonjaknya harga plastik kemasan hingga 50 persen dalam beberapa minggu terakhir.
Anggota Komisi VI DPR Rachmat Gobel mengatakan, kenaikan harga bahan baku tersebut merupakan konsekuensi yang tidak terhindarkan dari gejolak global. Para pelaku industri dituntut segera menyesuaikan strategi produksi agar tetap bertahan.
“Sebagai pengusaha kita semua harus bisa melakukan engineering design (rekayasa desain) yang lebih lagi, bagaimana mengatasi kenaikan bahan baku ini,” ujar Gobel di Jakarta, Minggu (10/4/2026).
Menurutnya, industri elektronik sangat terdampak karena komponen plastik dapat mencapai 30–40 persen dari total material produk. Kondisi ini membuat struktur biaya produksi meningkat signifikan, sehingga redesign atau penyesuaian desain produk menjadi langkah penting untuk menjaga efisiensi.
Namun, tekanan paling berat justru dirasakan oleh pelaku usaha menengah dan kecil yang memiliki keterbatasan dalam melakukan inovasi desain maupun efisiensi produksi. Dengan itu, Pemerintah diminta memberikan dukungan konkret, seperti kemudahan impor bahan baku plastik dan insentif bagi sektor manufaktur dalam rangka mengatasi masalah ini.
Baca juga : Lagi, BGN Suspend Ratusan SPPG Tidak Penuhi Standar
Selain itu, Gobel meminta adanya pengendalian impor barang jadi agar tidak semakin menekan industri dalam negeri. Karena, maraknya produk impor termasuk yang ilegal justru menjadi ancaman lebih besar dibandingkan kenaikan harga bahan baku. “Jangan impor dibuka hanya untuk kepentingan itu, akhirnya industri kita lama-lama mati semua,” ingatnya.
Ia juga menyoroti masih adanya kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada industri nasional. Seperti, penggunaan produk impor dalam program Pemerintah. Hal tersebut bertentangan dengan upaya memperkuat industri dalam negeri.
“Dampak kita bukan karena bahan baku, tapi impor selundupannya naik. DPR sudah menyuarakan itu tidak pro kepada industri dalam negeri,” kata politikus Nasdem ini.
Tanpa perlindungan yang memadai dari Pemerintah, industri berpotensi menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Karena itu, Pemerintah harus memberikan kemudahan supaya produksi tetap jalan. "Karena kalau tidak, lama-lama PHK akan terjadi,” kata legislator asal daerah pemilihan (dapil) Gorontalo ini.
Gobel mengakui, pelaku industri saat ini tengah menghitung ulang strategi harga jual produk elektronik. Sebagian produsen telah mempertimbangkan kenaikan harga, sementara lainnya memilih bertahan meski margin keuntungan terus tergerus. “Pasti ada yang naikkan harga, tapi ada juga yang mencoba bertahan dengan konsekuensi tidak ada profit,” kata dia.
Baca juga : Kembali Jadi Tersangka, Aset MRC Diburu Kejagung
Anggota Komisi XII DPR Dipo Nusantara menambahkan, lonjakan harga plastik harus dijadikan momentum strategis bagi Indonesia. Manfaatkan situasi ini sebagai titik balik untuk menekan ketergantungan pada plastik sekali pakai guna menyelamatkan ekosistem laut yang kian kritis.
Menurutnya, penggunaan plastik di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Apalagi sampah laut di Indonesia masih mendominasi. "Padahal sampah di laut itu berbahaya bagi ekosistem dan sangat sulit dibersihkan,” ujar Dipo di Jakarta, Minggu (12/4/2026).
Dipo mengungkapkan, sampah laut di Indonesia masih didominasi oleh material plastik yang sangat sulit terurai. Kondisi ini bukan hanya menjadi ancaman lingkungan, tetapi juga risiko kesehatan serius akibat kontaminasi mikroplastik yang masuk ke rantai makanan manusia.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023, Indonesia menghasilkan 56,6 juta ton sampah per tahun. Artinya, hampir 10 juta ton atau 18 persen di antaranya adalah sampah plastik.
Jika pola konsumsi tidak segera diubah, lanjutnya, timbunan plastik akan menjadi bom waktu ekologis yang membebani keuangan negara di masa depan melalui tingginya biaya pemulihan lingkungan.
Baca juga : Tekan Angka Stunting,Cetak SDM Berkualitas
Dipo meminta semua pihak harus jujur menganggap sampah plastik adalah ancaman serius. Plastik mencemari laut, membunuh biota, hingga menyumbat saluran air yang memicu banjir. Karena itu, upaya pengurangan harus dilakukan secara sistematis sekarang juga. "Jangan menunggu kondisi lingkungan semakin memburuk,” tegas politikus PKB. TIF
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Senin, 13 April 2026 dengan judul "Atasi Kenaikan Harga Bahan Baku Plastik DPR: Industri Elektronik Lakukan Rekayasa Desain"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.