RM.id Rakyat Merdeka - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI berpartisipasi dalam Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-152 yang berlangsung di Istanbul, Turki, pada 15-19 April 2026.
Delegasi BKSAP DPR dipimpin Wakil Ketua BKSAP Muhammad Husein Fadlulloh dan Irine Yusiana Roba Putri, serta diikuti Anggota BKSAP Fraksi Gerindra, Ruby Chairani Syiffadia.
BKSAP menegaskan pentingnya kesetaraan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Hal ini merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Anggota BKSAP DPR, Ruby Chairani Syiffadia menekankan bahwa inklusi merupakan fondasi penting pembangunan global. Apalagi, jumlah penyandang disabilitas di seluruh dunia mencapai satu miliar.
Baca juga : BKSAP DPR Desak PBB Perkuat Peran Parlemen Dalam Agenda Global
"Mengadopsi undang-undang hanyalah langkah awal. Tantangan utama terletak pada implementasi yang efektif," kata Ruby pada sesi pembahasan tentang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang diterima wartawan pada Jumat (17/4/2026).
Ruby memaparkan sejumlah prioritas praktis yang dapat dilakukan parlemen. Pertama, memperkuat implementasi regulasi melalui target yang terukur serta koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Kedua, meningkatkan fungsi pengawasan dan penguatan sistem data agar kebijakan lebih tepat sasaran dan akuntabel. Ketiga, memastikan alokasi anggaran yang inklusif.
Cakupannya seperti pembangunan infrastruktur ramah disabilitas, penyediaan teknologi bantu, pendidikan inklusif, hingga dukungan ketenagakerjaan.
Baca juga : Jelang Hari Kartini, Saatnya Negara Buka Bottleneck Perlindungan PRT
Keempat, mendorong pemberdayaan ekonomi melalui penciptaan pekerjaan layak, penerapan kuota ketenagakerjaan, dan pengembangan kewirausahaan.
Kelima, Ruby menekankan pentingnya partisipasi bermakna penyandang disabilitas dalam proses perumusan kebijakan.
"Kebijakan harus disusun bersama penyandang disabilitas, bukan hanya untuk mereka. Suara mereka harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan," ujar Ruby.
Lebih lanjut, anggota Komisi X DPR itu menegaskan pembangunan sosial inklusif tidak hanya berorientasi pada perlindungan, tetapi juga pemberdayaan. Mengingat, setiap individu dapat berkontribusi dan berpartisipasi secara setara.
Baca juga : B50 Siap Dieksekusi Juli, DPR Dukung Pemerintah Perkuat Ketahanan Energi
"Sehingga masyarakat akan menjadi lebih adil, produktif, dan tangguh," tegas Ruby.
Melalui forum IPU ini, Indonesia juga menyatakan komitmennya untuk terus bekerjasama dengan komunitas internasional dalam mendorong pembangunan yang inklusif bagi semua.
"Komitmen Indonesia jelas, mendorong pembangunan inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat," pungkas Ruby.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.