RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VII DPR Kaisar Abu Hanifah meminta Pemerintah membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak kenaikan harga Liquified Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi. Karena, sebagian dari mereka bergantung pada energi tersebut dalam menjalankan usahanya.
Dukungan itu sangat penting agar UMKM tetap bisa bertahan di tengah kenaikan harga LPG. Caranya, melalui skema bantuan langsung, kemudahan akses kredit, hingga relaksasi cicilan perbankan bagi pelaku UMKM yang memiliki pinjaman.
"Banyak pelaku UMKM kini menghadapi dilema dalam menentukan harga jual dagangannya pasca kenaikan LPG nonsubsidi," ujar Kaisar, di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Diketahui, harga LPG nonsubsidi 12 kg naik 18,75 persen dari harga Rp 192 ribu menjadi Rp 228 ribu per tabung. Sementara Bright Gas tabung 5,5 kg kini berkisar Rp 107 ribu menyesuaikan harga pasar.
Kaisar melanjutkan, jika harga produk usaha dinaikkan, mereka khawatir daya beli konsumen menurun. Namun, jika harga tidak disesuaikan, pelaku UMKM harus menanggung lonjakan biaya produksi yang semakin membebani usaha mereka.
Baca juga : Jaga Momentum, Pemerintah Siapkan Gaji Ke-13 Dan Bansos Di Kuartal II
Kenaikan ini ibarat buah simalakama, itulah yang dirasakan pelaku UMKM saat ini. Khususnya usaha makanan yang sangat bergantung pada LPG. Ketika harga dinaikkan, pembeli bakal hilang. Tapi jika tidak dinaikkan, margin usaha semakin tergerus. "Ini jelas situasi yang memberatkan,” kata politikus PKB ini.
Untuk itu, Kaisar mengusulkan Pemerintah melakukan berbagai instrumen untuk membantu UMKM. Mulai dari bantuan langsung tunai, subsidi energi yang lebih tepat sasaran, hingga relaksasi kredit bagi pelaku usaha yang sedang mengalami tekanan likuiditas.
Kata dia, bantuan langsung bisa menjadi langkah cepat untuk menjaga daya tahan UMKM. Begitu juga dengan relaksasi cicilan kredit sangat penting agar pelaku usaha tidak semakin terhimpit kewajiban finansial di tengah kenaikan biaya produksi.
Kaisar berharap, Pemerintah segera mengambil langkah konkret. Kenaikan BBM nonsubsidi bisa berdampak serius. Tidak hanya berpotensi memicu gelombang UMKM gulung tikar, tetapi juga dapat meningkatkan angka pengangguran, menurunkan daya beli masyarakat, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.
UMKM, lanjutnya, adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Jika mereka tidak diselamatkan, efek domino akan sangat luas. Mulai dari penurunan konsumsi rumah tangga hingga terganggunya stabilitas ekonomi di tingkat lokal.
Baca juga : Harga Di Produsen Naik, Pemerintah Pastikan Harga Daging Sapi-Kerbau Stabil
Sebagai sektor strategis, UMKM memiliki peran vital dalam perekonomian nasional. Selain menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, UMKM juga berkontribusi terhadap pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah krisis.
Karena itu, keberpihakan kepada UMKM bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan keharusan. "Pemerintah harus hadir memastikan UMKM tetap hidup, tumbuh, dan menjadi penopang utama ekonomi nasional,” tegas legislator asal daerah pemilihan (dapil) Yogyakarta ini.
Sementara, Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto menyoroti kenaikan harga LPG nonsubsidi secara mendadak tanpa melalui proses sosialisasi yang matang kepada pelaku usaha. Seharusnya ada sosialisasi terlebih dahulu agar mereka tidak kaget. "Jadi paling tidak pengusaha itu bisa ada persiapan," ujar Adisatrya, di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Menurutnya, sektor UMKM menjadi pihak yang paling rentan terdampak kenaikan LPG. Kenaikan harga-harga tersebut merupakan beban berat yang dapat mengancam stabilitas operasional dunia usaha di level menengah ke bawah.
Karena itu, ia berharap tidak ada pengurangan pekerja atau PHK di sektor UMKM. Karena dengan meningkatnya biaya produksi, biaya jualan tentunya akan menggerus keuntungan para pengusaha. "Mudah-mudahan dampaknya tidak akan signifikan," harap politisi PDIP ini.
Baca juga : Percepat Olah Sampah Jadi Energi, Pemerintah Teken PKS PSEL Tahap Pertama
Meski harga komoditas nonsubsidi terus merangkak naik, Adisatrya meminta Pemerintah tetap menjaga harga energi subsidi agar tetap stabil. Pemerintah diharapkan konsisten dengan janjinya untuk tidak menambah beban rakyat kecil di sektor subsidi. Terlebih, komitmen Pemerintah sudah berulang kali disampaikan, tidak akan menaikkan BBM subsidi dan LPG subsidi. "Mudah-mudahan tidak akan naikkan," harap dia.
Sebelumnya, Corporate Secretary (Corsec) PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menerangkan, perubahan harga LPG dilakukan dengan mempertimbangkan tren Contract Price Aramco (CPA). Pada November 2023, terjadi penurunan harga LPG seiring melemahnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
Menurutnya, besaran penyesuaian harga LPG nonsubsidi berkisar antara Rp 1.600 – Rp 2.600 per kilogram. “Perbedaan ini untuk mendukung penyeragaman harga epiji ke depan dan menciptakan fairness harga antar daerah,” ujar Irto dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).
Irto memastikan, LPG subsidi 3 kilogram tidak mengalami penyesuaian harga, tetap mengacu kepada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah. "Pertamina akan memastikan stok dan distribusi LPG berjalan dengan maksimal dan melanjutkan edukasi penggunaan yang tepat sasaran,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.