Kenaikan BBM Nonsubsidi Dinilai Wajar Di Tengah Krisis Global

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai kebijakan Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per 18 April 2026 sebagai langkah tepat.

“Langkah ini sudah tepat. Bahkan menjadi koreksi dari kebijakan sebelumnya yang tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi. Selama ini, harga BBM non-subsidi, khususnya RON 92 ke atas, memang mengikuti mekanisme pasar,” kata Fahmy, dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).

Fahmy menganalisa, penyesuaian harga BBM non-subsidi di Indonesia bahkan tergolong lebih lambat dibandingkan sejumlah negara lain. Sejak Maret 2026, negara seperti Singapura, Malaysia, India, hingga kawasan Eropa telah lebih dulu menaikkan harga BBM seiring lonjakan harga minyak mentah dunia.

Dia menjelaskan, secara teori, harga BBM non-subsidi akan bergerak mengikuti harga minyak dunia. Ketika harga minyak global naik, harga BBM juga seharusnya ikut terkerek. Sebaliknya, harga bisa turun saat harga minyak dunia melemah, meski tidak selalu sebanding.

Fahmy menilai, kebijakan sebelumnya yang menahan kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan langkah yang kurang tepat. Karena itu, keputusan menaikkan harga pada pertengahan April ini dianggap sebagai koreksi yang diperlukan.

Baca juga : Perjuangan Mbah Aina Tak Sia-sia, Aditya Kini Kejar Mimpi Jadi Tentara

Dari sisi dampak, Fahmy memastikan kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak akan terlalu membebani masyarakat. Pasalnya, konsumsi BBM jenis ini relatif kecil dan tidak digunakan untuk sektor vital seperti distribusi bahan pokok.

“Pengaruhnya tidak signifikan. Konsumen BBM nonsubsidi jumlahnya jauh lebih kecil dibanding pengguna Pertalite dan solar. Selain itu, BBM nonsubsidi juga tidak digunakan untuk angkutan kebutuhan pokok,” jelasnya.

Dia menegaskan, kondisi akan berbeda jika Pemerintah menaikkan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan solar. Kebijakan tersebut berpotensi memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat secara langsung.

“Kalau Pertalite dan solar naik, dampaknya besar karena memicu inflasi. Jadi keputusan menaikkan BBM nonsubsidi, tetapi menahan BBM subsidi, sudah tepat,” ujarnya.

Terkait potensi peralihan konsumsi dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi, Fahmy menilai risikonya relatif kecil. Karakteristik pengguna BBM nonsubsidi, yang umumnya pemilik kendaraan pribadi hingga mobil mewah, dinilai tidak mudah beralih ke BBM dengan oktan lebih rendah.

Baca juga : IPA Convex 2026: Harapan Kemandirian Energi di Tengah Ketidakpastian Global

“Risiko itu ada, tapi kecil. Selain faktor teknis mesin, harga Pertamax dan Pertamax Green juga tidak naik, sehingga tidak mendorong peralihan secara signifikan,” katanya.

Pandangan senada disampaikan pengamat ekonomi Universitas Negeri Manado (Unima), Robert Winerungan. Dia mendukung kebijakan Pemerintah yang menaikkan BBM nonsubsidi namun menahan harga BBM subsidi demi menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.

“BBM nonsubsidi dikonsumsi kelompok atas dan tidak banyak berkontribusi terhadap inflasi,” ujar Robert.

Dia juga menyoroti bahwa harga BBM di Indonesia masih tergolong relatif murah dibandingkan banyak negara lain, terutama untuk jenis BBM subsidi seperti Pertalite dan solar.

Meski begitu, Robert mengingatkan Pemerintah perlu mengantisipasi potensi penyalahgunaan BBM subsidi. Salah satu caranya dengan memperketat aturan, misalnya melarang kendaraan dengan harga di atas Rp500 juta menggunakan BBM bersubsidi.

Baca juga : Silaturrahim Dengan Diri Sendiri

“Jangan sampai kebijakan ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Harus ada pembatasan yang jelas,” tegasnya.

Selain itu, dia mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam menggunakan energi. Pemerintah juga diminta memastikan pasokan BBM subsidi tetap aman agar tidak terjadi kelangkaan maupun antrean panjang.

Mengutip laman MyPertamina, sejumlah harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan signifikan. Pertamax Turbo kini dibanderol Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100. Dexlite naik menjadi Rp23.600 per liter dari Rp14.200, sementara Pertamina Dex menjadi Rp23.900 per liter dari sebelumnya Rp14.500.

Meski demikian, Pemerintah tetap menahan harga beberapa jenis BBM, seperti Pertamax (RON 92) di level Rp12.300 per liter dan Pertamax Green 95 di Rp12.900 per liter. Kebijakan ini diharapkan menjadi bantalan utama untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan global.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.