RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko, menyampaikan apresiasi atas kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M yang hingga saat ini menunjukkan kinerja positif dan terkendali.
Berdasarkan laporan lapangan, lebih dari 80 persen Jemaah Haji Indonesia (JHI) telah tiba di Makkah dalam kondisi umum yang baik. Layanan transportasi, akomodasi, dan konsumsi juga dinilai berjalan relatif lancar tanpa gangguan signifikan.
“Ini adalah capaian yang patut kita syukuri bersama. Koordinasi yang solid antara petugas haji, pemerintah, dan otoritas Arab Saudi menunjukkan peningkatan kualitas layanan dari tahun ke tahun,” ujar Singgih, Minggu (17/5/2026).
Ia juga menilai, langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Kementerian Haji dan Umrah sebagai kebijakan yang tepat dan strategis.
Baca juga : Stok Beras Bulog Jangan Disimpan Terlalu Lama
Menurut legislator daerah pemilihan Jawa Tengah V tersebut, keberadaan kementerian khusus memungkinkan fokus yang lebih kuat, tata kelola yang lebih profesional, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan terkoordinasi.
“Dengan kelembagaan yang setara, proses negosiasi kuota, layanan, hingga teknis operasional menjadi lebih efisien. Ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada jemaah,” lanjutnya.
Singgih menegaskan bahwa fase krusial berikutnya adalah pelaksanaan puncak ibadah haji di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Ia mengapresiasi sejumlah langkah antisipatif yang telah disiapkan pemerintah, mulai dari penguatan skema transportasi jamaah dari Makkah menuju Arafah dan pergerakan antar lokasi Armuzna, penyediaan tenda ramah jamaah dengan fasilitas pendingin dan sanitasi, hingga distribusi konsumsi yang tepat waktu.
Baca juga : Persija Bungkam Persik, Souza Puji Peran Pemain Pengganti
Selain itu, pemerintah juga dinilai memperkuat layanan kesehatan, khususnya bagi jamaah lanjut usia dan kelompok berisiko tinggi.
Data menunjukkan mayoritas jemaah Indonesia berada pada kategori usia di atas 50 tahun sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam aspek kesehatan dan mobilitas.
Dalam menghadapi potensi kepadatan dan cuaca ekstrem di Armuzna, Singgih menilai langkah mitigasi pemerintah sudah berada di jalur yang tepat.
Beberapa langkah yang menurutnya perlu terus diperkuat antara lain manajemen pergerakan jamaah berbasis kloter untuk menghindari penumpukan, optimalisasi layanan kesehatan berbasis preventif dan deteksi dini, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
Baca juga : KND Apresiasi Keseriusan Kemenhaj Layani Jemaah Inklusif
“Pendekatan mitigatif harus menjadi prioritas utama. Kita tidak hanya memastikan kelancaran, tetapi juga keselamatan jamaah secara menyeluruh,” tegasnya.
Sebagai mitra kerja pemerintah, Komisi VIII DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif guna memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan haji berjalan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
“Penyelenggaraan haji adalah pelayanan publik berskala global yang membutuhkan profesionalisme tinggi. Kita harus terus melakukan perbaikan berkelanjutan agar jamaah mendapatkan layanan terbaik,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.