RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya meminta PT PLN (Persero) segera mempercepat langkah penanganan berbagai kendala yang menghambat pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik.
Menurutnya, pemerintah telah menjamin ketersediaan pasokan melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), sehingga fokus saat ini adalah memastikan distribusi dan penyerapan batu bara berjalan optimal di lapangan.
Bambang menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan alokasi DMO batu bara sebesar 192 juta ton untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sepanjang 2026.
Alokasi tersebut merupakan penugasan pasokan kepada perusahaan pemegang izin usaha pertambangan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), khususnya untuk menjamin kebutuhan sektor ketenagalistrikan nasional yang didominasi oleh PLN.
"Dengan alokasi DMO sebesar 192 juta ton yang telah disiapkan pemerintah, sesungguhnya dari sisi ketersediaan pasokan batu bara nasional tidak ada persoalan. Kebutuhan batu bara PLN tahun ini sekitar 154 juta ton, sementara pemerintah telah menugaskan pasokan yang jauh lebih besar melalui skema DMO. Karena itu, apabila masih terdapat kendala pasokan ke pembangkit, PLN perlu bergerak cepat menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan," ujar Bambang.
Baca juga : 72 Aduan Travel Umrah Bermasalah, Kemenhaj Bergerak Cepat
Menurut Bambang, dari total alokasi DMO yang telah disediakan pemerintah, realisasi kontrak pasokan batu bara PLN hingga saat ini baru mencapai sekitar 134 juta ton.
Artinya, masih terdapat sekitar 20 juta ton kebutuhan yang perlu segera diamankan melalui kontrak dan penyerapan pasokan hingga akhir 2026.
Karena itu, ia menilai PLN perlu lebih proaktif merealisasikan pasokan yang telah dialokasikan pemerintah guna memenuhi kebutuhan operasional pembangkit listrik nasional.
Selain itu, PLN juga diminta memperkuat koordinasi dengan perusahaan pemasok batu bara, meningkatkan efektivitas pengelolaan rantai pasok, serta memastikan sistem distribusi dan logistik berjalan optimal.
Langkah tersebut dinilai penting agar pasokan batu bara yang telah dialokasikan pemerintah dapat terserap dan tersalurkan dengan baik ke seluruh pembangkit listrik.
Baca juga : Kantah Jakut Luncurkan Fast Track, Urus Sertifikat Makin Cepat
Bambang menegaskan bahwa keandalan pasokan listrik merupakan kebutuhan strategis yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, dunia usaha, dan iklim investasi nasional.
Oleh sebab itu, setiap potensi gangguan terhadap pasokan energi primer harus dapat diantisipasi dan diselesaikan secara cepat.
Komisi XII DPR, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan energi primer sektor ketenagalistrikan guna memastikan pasokan listrik nasional tetap aman dan andal.
Menurut Bambang, sinergi antara pemerintah, PLN, dan perusahaan pemasok batu bara harus terus diperkuat untuk menjaga ketahanan energi nasional.
"Kami mendukung langkah pemerintah yang telah memastikan ketersediaan batu bara melalui kebijakan DMO. Sekarang yang diperlukan adalah langkah cepat dan terukur dari PLN untuk merealisasikan dan menyerap pasokan yang telah dialokasikan Kementerian ESDM," tuturnya.
Baca juga : Lewat Budidaya Madu Kelulut, PLN EPI Dorong UMKM Kukar Naik Kelas
Dengan pasokan yang sudah disiapkan pemerintah, kata Bambang, tidak seharusnya ada alasan terjadinya kekurangan batu bara untuk pembangkit.
"Yang perlu dipastikan adalah seluruh alokasi tersebut dapat dikontrak, diserap, dan dimanfaatkan secara optimal sehingga operasional pembangkit tetap terjaga dan pelayanan listrik kepada masyarakat tidak terganggu," tutup legislator asal Bangka Belitung tersebut.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.