RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar Jamaludin Malik mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menata penyaluran Pertalite agar subsidi energi semakin tepat sasaran.
Menurutnya, masyarakat mampu, termasuk kelompok ekonomi atas, sudah semestinya menggunakan BBM nonsubsidi.
Dukungan tersebut disampaikan Jamaludin menyusul langkah pemerintah yang tengah menyiapkan penataan penyaluran Pertalite bagi masyarakat mampu, termasuk kelompok desil 9 dan 10.
Baca juga : Dukung Bahlil, Bambang Patijaya: Daerah Jangan Jadi Penonton Hilirisasi
"Langkah Menteri ESDM ini sudah tepat dan patut didukung. Anggaran negara untuk sektor energi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan justru lebih banyak dinikmati kelompok ekonomi atas," kata Jamaludin, Rabu (12/8/2026).
Menurut Jamaludin, penataan penerima Pertalite merupakan bagian dari upaya menciptakan kebijakan subsidi yang adil dan seimbang.
Di satu sisi, pemerintah tetap menjaga harga BBM bersubsidi untuk melindungi daya beli masyarakat. Di sisi lain, ketepatan sasaran penerima perlu terus diperbaiki agar anggaran negara digunakan secara efektif.
Baca juga : Senayan Senang Pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat
"Masyarakat mampu, terlebih pemilik kendaraan mewah, sudah semestinya menggunakan BBM nonsubsidi. Pertalite yang harganya mendapat dukungan pemerintah harus diprioritaskan bagi masyarakat kecil, pekerja, pelaku UMKM, serta sektor-sektor produktif yang membutuhkan," tegasnya.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah II tersebut menekankan agar penataan penerima Pertalite dilakukan secara bertahap dengan dukungan data sosial ekonomi dan data kendaraan yang akurat serta terintegrasi.
Pemerintah, kata dia, juga perlu melakukan sosialisasi secara luas sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.
Baca juga : Cek Endra Apresiasi Komitmen Prabowo-Bahlil Jaga Stabilitas Harga BBM
"Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya berhak justru kehilangan akses akibat kesalahan data. Karena itu, verifikasi harus dilakukan secara cermat dan pemerintah perlu menyediakan mekanisme pengaduan serta perbaikan data yang mudah dijangkau masyarakat," ujarnya.
Jamaludin juga mengapresiasi koordinasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam upaya menata subsidi energi.
Ia menegaskan, Komisi XII DPR RI akan mendukung sekaligus mengawal kebijakan tersebut agar pelaksanaannya berlangsung transparan dan berkeadilan, tanpa mengabaikan daya beli masyarakat serta kebutuhan penguatan ketahanan energi nasional.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.