RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menilai Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah baru pembangunan Indonesia, yaitu kemandirian bangsa yang tidak berhenti pada pertumbuhan ekonomi, tetapi menghasilkan rentetan dampak kesejahteraan.
Tamsil menilai arah kebijakan nasional punya pijakan konstitusional yang kuat dalam Pasal 33 UUD 1945 dan diterjemahkan melalui APBN. Ia menyebutnya sebagai “Spiral Kesejahteraan Asta Cita”, yakni rangkaian kebijakan yang bergerak simultan.
“Saya menginterpretasikan satu pesan besar dari pidato Presiden, Indonesia sedang bergerak serentak di berbagai lini untuk mandiri. Ini adalah efek berantai,” ujar Tamsil di Kompleks Parlemen Senayan, Jum’at (14/8/2026).
Menurut Tamsil, upaya membangun kemandirian bangsa merupakan tren yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia. Bukan hanya di negara berkembang, tapi juga di negara maju.
Baca juga : Prabowo Akui Banyak Janji Belum Ditunaikan
Hal itu dipicu oleh situasi dunia yang rentan karena ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, serta ketidakpastian ekonomi global. Tamsil memberikan apresiasi khusus terhadap prestasi pemerintah mencapai swasembada pangan.
Menurutnya, ukuran paling dasar dari kemandirian bangsa dilihat pada kemampuan memenuhi pasokan pangan.
“Bangsa yang tidak mampu memberi makan rakyatnya sendiri akan selalu memiliki ketergantungan kepada bangsa lain. Karena itu, swasembada pangan bukan kebijakan pertanian biasa. Tapi ekspresi strategi politik kedaulatan,” imbuhnya.
Tamsil melihat makna kemandirian tersebut jauh lebih dalam. Baginya, agenda kemandirian yang disampaikan Presiden memiliki keterkaitan langsung dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan perekonomian nasional dalam kerangka kepentingan rakyat melalui penguasaan terhadap kekayaan negara.
Baca juga : Sehari Setelah Memerah, Pasar Kembali Hijau
“Yang menarik dari arah pemerintahan Presiden Prabowo adalah upaya membawa semangat Pasal 33 dari teks konstitusi ke dalam kebijakan ekonomi. Kemandirian pangan, hilirisasi, pengelolaan aset negara, penguatan koperasi dan ekonomi rakyat, semuanya harus dibaca dalam kerangka itu,” ujar Tamsil.
Menurutnya, Pasal 33 tidak boleh berhenti sebagai norma konstitusional yang dibaca dalam buku-buku hukum tata negara. Pasal tersebut harus menjadi kiblat dalam merancang kebijakan ekonomi dan anggaran negara.
“Presiden sedang melakukan kalibrasi kiblat bangsa setelah terlalu lama kita berpaling arah. Pasal 33 harus hidup sebagai ruh kebijakan,” tegasnya.
Tamsil menilai, di tengah perubahan lanskap ekonomi global, implementasi Pasal 33 semakin relevan. Negara harus memiliki kapasitas untuk menjaga kepentingan nasional tanpa mematikan dinamika pasar.
Baca juga : Kawal Kebijakan Ekonomi Prabowo, PKB Bentuk Satgas Prabowonomics
“Kita tidak sedang membangun ekonomi yang anti pasar. Pasar tetap penting. Tetapi pasar harus ditempatkan dalam ekosistem yang memastikan kepentingan rakyat dan kepentingan nasional tidak dikorbankan,” katanya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.