RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto menyoroti sejumlah masukan dari buruh berpenghasilan rendah, pelaku UMKM kecil, hingga petani terkait penetapan kategori desil dalam sistem pendataan pemerintah.
Menurutnya, masih terdapat masyarakat yang kondisi ekonominya membutuhkan dukungan, meski dalam pendataan tercatat berada pada kategori desil tinggi.
Warga yang masuk Desil 6 hingga 10, kata Pulung, dapat kehilangan akses terhadap sejumlah bantuan sosial.
Kondisi ini menjadi perhatian karena penetapan kategori desil dinilai belum selalu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara utuh dan terkini.
Menurut Pulung, sistem pengelompokan desil perlu terus disempurnakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kepemilikan aset, kondisi tempat tinggal, kendaraan, hingga pengeluaran per kapita.
Pulung menegaskan, kategori desil tetap diperlukan sebagai bagian dari sistem pendataan.
Namun, data tersebut perlu terus diperbarui dan tidak semata-mata menjadi satu-satunya pertimbangan dalam melihat kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Baca juga : Akurasi Data Desil Demi Bansos Tepat Sasaran
“Memang BPS dan Kemensos sudah membuka ruang perbaikan data. Masalahnya, seberapa lama prosesnya dan seberapa lama pula bisa memulihkan hak masyarakat miskin untuk mengakses bantuan sosial,” ujarnya, Rabu (2/9/2026).
Dia menyebut masih adanya sejumlah kasus di lapangan yang menunjukkan pentingnya pembaruan data secara berkala.
Di Kediri, misalnya, terdapat seorang pasien cuci darah yang sebelumnya terkena PHK empat tahun lalu dan kini tidak memiliki penghasilan.
Pasien tersebut kehilangan fasilitas Bantuan Penerima Iuran (BPI) BPJS setelah namanya tercatat dalam Desil 8.
Padahal, fasilitas tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang pengobatan yang harus dijalani secara rutin.
Kasus lainnya dialami seorang anak tukang becak yang sebelumnya menerima bantuan biaya kuliah.
Yang bersangkutan kemudian tidak dapat melanjutkan pendidikan setelah keluarganya tercatat dalam Desil 9.
Baca juga : Komisi IX Tambahi Aturan Lindungi Pekerja Informal
Pulung berharap, kasus-kasus seperti ini dapat menjadi perhatian pemerintah dalam menyempurnakan mekanisme pendataan dan pemberian bantuan sosial.
“Nah, pada kasus-kasus seperti ini pemerintah membantu dan harus lebih tanggap. Karena cuci darah adalah penyambung nyawa pasien. Sedangkan melanjutkan sekolah adalah jalan menuju kesejahteraan di masa depan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pulung mengingatkan pentingnya memastikan perlindungan dasar masyarakat tetap terjaga, khususnya terkait akses kesehatan dan pendidikan.
Menurutnya, ketika dukungan tersebut terhenti pada saat kondisi ekonomi keluarga belum sepenuhnya pulih, masyarakat dapat menghadapi beban pengeluaran yang cukup berat atau catastrophic expenditure.
Karena itu, menurut Pulung, pembaruan data perlu dilakukan secara berkelanjutan agar perkembangan kondisi ekonomi masyarakat dapat tercermin dengan lebih baik.
Dengan demikian, perubahan tingkat kesejahteraan warga dapat diikuti secara lebih akurat.
Sebagai langkah konkret, Komisi IX DPR RI mendorong kementerian terkait mempertimbangkan mekanisme penanganan khusus untuk kasus-kasus yang bersifat mendesak, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan kesehatan dan keberlangsungan pendidikan.
Baca juga : Komisi X DPR Dorong Perbaikan Desil Yang Keliru Dan Tak Sesuai
Pemerintah juga diharapkan tidak hanya mengandalkan proses verifikasi administratif, tetapi memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran dan audit data secara berkala.
Menurut Pulung, langkah tersebut penting agar sistem perlindungan sosial dapat berjalan semakin tepat sasaran sekaligus responsif terhadap kondisi masyarakat yang terus berubah.
Dia juga mengusulkan agar indikator dalam pendataan ekonomi masyarakat terus dikembangkan sehingga mampu menggambarkan kondisi warga secara lebih komprehensif.
“Jangan sampai buruh informal yang gajinya minim, hanya karena punya motor warisan, lalu masuk desil tinggi. Ini enggak fair,” ujarnya.
Pulung berharap, pemerintah dapat terus menyempurnakan data ekonomi masyarakat dengan menambahkan kategori atau indikator yang relevan.
“Jangan sampai data pemerintah yang belum valid, tetapi korbannya adalah masyarakat atau kelas buruh rendahan,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.