RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026), didampingi Wakil Ketua DPR Sari Yuliati dan Saan Mustopa. Seusai rapat, Pimpinan DPR menyampaikan sikap kelembagaan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kebencanaan nasional dijalankan secara terpadu lintas kementerian dan lembaga.
Posisi di kawasan ring of fire menempatkan Indonesia berhadapan dengan risiko gempa bumi, erupsi gunung api, hingga bencana hidrometeorologi. Karhutla di sejumlah daerah menambah beban penanganan, mulai dari kualitas udara sampai layanan dasar bagi warga terdampak.
Baca juga : Polri Dinilai Jadi Pilar Pemerintahan Prabowo-Gibran Tangani Karhutla
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan, penanganan bencana sulit bertumpu pada satu instansi. Ia mendorong Pemerintah menghadirkan kembali leading sector yang mengkoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga, sebagaimana pola yang selama ini dijalankan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Tidak bisa dilakukan oleh satu instansi atau Kementerian/Lembaga (K/L) saja, namun harus dilakukan secara bersama-sama," kata Puan.
Baca juga : Presiden Bicara Bencana: Takdir Kita Ada di Ring of Fire
Perhatian DPR tidak berhenti pada masa tanggap darurat. Puan menyoroti dampak lanjutan yang dirasakan warga, mulai dari gangguan pernapasan, terganggunya kegiatan belajar anak-anak, hingga kesejahteraan keluarga terdampak.
"Kami di pimpinan DPR yang sudah mempunyai tim bencana akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan hal seperti itu lagi agar hal-hal yang sekarang terjadi itu bisa cepat teratasi," ucapnya.
Baca juga : Anak Krakatau Erupsi, Puan: Keselamatan Warga Harus Jadi Prioritas
DPR juga akan meminta pihak terkait menelusuri informasi mengenai lahan bekas karhutla di Kalimantan Barat yang disebut beralih fungsi menjadi kebun sawit. Untuk wacana penggabungan Badan Geologi dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), DPR meminta dikaji lebih dahulu karena keduanya memikul penugasan yang berbeda.
Melalui sikap tersebut, DPR menegaskan komitmennya menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran di bidang kebencanaan, serta terus berkoordinasi dengan Pemerintah agar penanganan karhutla dan pemulihan warga terdampak berjalan lebih baik.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.