Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Ketua DPR Puan Maharani mendorong Pemerintah menerapkan satu kendali dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin meluas di sejumlah wilayah, dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama.
Menurut Puan, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada upaya pemadaman api, tetapi harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan perlindungan kesehatan masyarakat, keberlangsungan pendidikan, serta dukungan bagi keluarga terdampak.
“Penanganan Karhutla harus satu kendali yang prosesnya harus memadukan langkah-langkah pemadaman api, perlindungan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan pendidikan, dan dukungan kepada keluarga terdampak,” kata Puan dalam keterangan persnya, Jumat (4/9/2026).
Puan menyoroti kabut asap akibat karhutla yang telah mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, terutama di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera.
Ia menilai, karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, melainkan bencana yang dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, transportasi, hingga berpotensi menimbulkan gangguan lintas wilayah.
Baca juga : Citra NASA Soroti Karhutla Kalimantan, Kemenhut Jelaskan Arti Titik Merah
“Asap yang muncul dari Karhutla dapat mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi, bahkan berpotensi menimbulkan dampak lintas wilayah,” ujar Puan.
Karena itu, ia meminta, koordinasi antara Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, aparat, masyarakat, dan pengelola kawasan diperkuat agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara terarah dan terpadu.
“Lintas koordinasi untuk memastikan setiap aspek yang terdampak dapat tertangani dengan lebih terarah dan terpadu. Yang pasti, keselamatan dan kesehatan warga harus menjadi indikator utama penanganan Karhutla,” katanya.
Puan juga menekankan pentingnya kecepatan dalam merespons dan mengendalikan titik-titik api. Menurut dia, keterlambatan penanganan berpotensi membuat kebakaran semakin meluas sehingga membutuhkan biaya dan sumber daya yang lebih besar.
“Kecepatan respons sangat menentukan. Semakin lama sebuah titik api dibiarkan, semakin besar pula biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengendalikannya,” ujarnya.
Baca juga : Kemenhut Sanksi 5 Perusahaan Imbas Karhutla Kalbar, Ini Nama-Namanya
Di sisi lain, Puan mendukung, langkah Pemerintah menyegel 21 badan usaha yang lahannya terindikasi terkait dengan karhutla di tujuh provinsi.
Namun, ia meminta proses penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pihak yang bertanggung jawab dilakukan secara transparan serta perkembangannya disampaikan kepada publik.
“Perkembangan upaya penegakan hukum maupun pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap Karhutla perlu terus disampaikan ke publik,” kata Puan.
Puan memastikan DPR RI akan terus mengawal penanganan karhutla melalui lintas komisi karena dampak kebakaran hutan dan lahan tersebut menyentuh berbagai sektor.
Pengawasan tersebut mencakup bidang kehutanan dan lingkungan, penanganan bencana, kesehatan, pendidikan, penegakan hukum, serta sektor terkait lainnya hingga masyarakat kembali memperoleh udara yang aman.
Baca juga : Komisi IV DPR Tekankan Pemulihan Karhutla di Way Kambas
Selain penanganan di lapangan, Puan juga mengingatkan Pemerintah untuk menyiapkan peta jalan atau roadmappencegahan karhutla secara berkelanjutan.
Menurut dia, karhutla yang terus berulang setiap tahun harus menjadi perhatian serius agar tidak menjadi persoalan yang terus diwariskan kepada generasi berikutnya.
“Karhutla bukan bencana yang boleh diwariskan sebagai rutinitas kepada anak-anak kita. Negara harus memutus siklus tahunan ini,” kata Puan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
