RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR RI Bambang Patijaya mengajak masyarakat yang secara ekonomi mampu menggunakan BBM nonsubsidi.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk tenggang rasa agar Pertalite dan Solar subsidi lebih banyak dinikmati masyarakat yang memang membutuhkan.
“Dalam kondisi sekarang, kita perlu membangun tenggang rasa, atau semangat tepo seliro. Bagi masyarakat yang mampu, mari menggunakan BBM nonsubsidi. Dengan begitu, kita memberikan ruang lebih besar kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan subsidi. Ini bukan semata soal aturan, tetapi juga kepedulian dan rasa keadilan,” ujar Bambang di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Di sisi lain, Bambang mendorong pemerintah memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi untuk memastikan Pertalite dan Solar subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
Baca juga : MIND ID Pacu Hilirisasi Jadi Rantai Industri Nasional
Pengawasan tersebut, kata dia, harus dibarengi dengan penindakan tegas terhadap SPBU maupun pihak-pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan BBM subsidi.
“BBM subsidi merupakan bentuk kehadiran negara untuk menjaga daya beli masyarakat. Karena menggunakan anggaran negara, penyalurannya harus kita jaga bersama. Kalau ada SPBU atau pihak lain yang terbukti melakukan penyalahgunaan, tentu harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Bambang meminta Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum memperkuat koordinasi pengawasan di lapangan.
Menurutnya, praktik penimbunan, penjualan kembali, maupun penyalahgunaan BBM subsidi untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya harus ditindak.
Baca juga : Cegah Karhutla, Cek Endra Minta Perusahaan Perkebunan Siagakan Mobil Tangki Air
Langkah tersebut penting agar tidak mengurangi hak masyarakat yang membutuhkan.
Bambang yang juga menjabat Kapoksi Partai Golkar di Komisi XII DPR RI menilai ketepatan sasaran subsidi semakin penting di tengah upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan memastikan kebutuhan energi tetap terpenuhi.
Karena itu, kebijakan subsidi harus mampu melindungi kelompok masyarakat yang membutuhkan sekaligus meminimalkan potensi kebocoran dan penyalahgunaan di lapangan.
Ia juga mengingatkan agar penguatan pengawasan dan penyempurnaan mekanisme penyaluran tidak justru menyulitkan masyarakat yang memang berhak memperoleh BBM subsidi.
Baca juga : Dewi Yustisiana: SDM Kunci Tingkatkan Kinerja dan Hilirisasi Minerba
Menurutnya, pemerintah perlu terus memperbaiki akurasi data dan sistem penyaluran sehingga kebijakan tepat sasaran dapat berjalan tanpa mengurangi akses masyarakat yang membutuhkan.
“Prinsipnya sederhana, yang berhak jangan dipersulit dan yang tidak berhak kita ajak untuk memiliki kesadaran. Kalau pengawasan berjalan, pelanggaran ditindak, data semakin akurat, dan masyarakat mampu memiliki tenggang rasa, kita optimistis BBM subsidi akan semakin tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan,” pungkas legislator asal daerah pemilihan Bangka Belitung itu.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.