RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib menilai evaluasi terhadap kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan data, capaian program, dan dampak kebijakan bagi masyarakat.
Menurutnya, hasil survei dapat menjadi salah satu bahan evaluasi, tetapi perlu dibaca secara proporsional dengan memperhatikan metodologi dan indikator yang digunakan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Labib menanggapi hasil survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang menempatkan Bahlil, yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar, dalam daftar penilaian kinerja terburuk.
Ahmad Labib menekankan pentingnya menjaga kualitas dan kredibilitas riset agar hasil survei dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pemerintah.
Menurutnya, survei idealnya disusun berdasarkan metodologi yang transparan, indikator yang jelas, serta data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Baca juga : Prabowo 2 Periode Terus Disuarakan
Ia berpandangan, penilaian terhadap kinerja seorang menteri tidak cukup hanya mengandalkan persepsi publik, tetapi juga perlu mempertimbangkan capaian program, efektivitas kebijakan, dan hasil kerja yang terukur.
Untuk itu, ia menilai survei yang kredibel setidaknya perlu memperhatikan keterwakilan populasi dan sampel, kejelasan indikator capaian kuantitatif, validitas alat analisis data, serta independensi lembaga riset.
Ahmad Labib mengatakan, capaian Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Bahlil juga perlu menjadi bagian dari penilaian kinerja.
Ia merujuk pada data resmi kementerian yang menunjukkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sepanjang 2025 mencapai Rp 138,40 triliun atau 108,56 persen dari target Rp 127,48 triliun.
Pada tahun yang sama, laporan keuangan Kementerian ESDM untuk tahun anggaran 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca juga : Amankan Pasokan BBM, Bahlil Lobi Sampai Afrika
Capaian penerimaan tersebut berlanjut hingga Juli 2026. PNBP Kementerian ESDM tercatat mencapai Rp 96,26 triliun atau 70,69 persen dari target tahun ini sebesar Rp 136,18 triliun.
Menurut Ahmad Labib, data tersebut menjadi salah satu indikator yang patut diperhitungkan dalam melihat kinerja kementerian, meskipun evaluasi tetap perlu mencakup berbagai aspek lainnya.
Ia juga menyoroti upaya pemerintah menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi untuk melindungi daya beli masyarakat.
Selain itu, tata kelola sumber daya alam yang transparan dan akuntabel serta pelibatan pelaku usaha lokal dinilai penting agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas.
Survei sebagai Masukan Perbaikan Kebijakan Ahmad Labib mengingatkan bahwa lembaga riset dan kalangan akademisi memiliki peran penting dalam menyajikan kajian yang objektif, berimbang, dan beretika.
Baca juga : Idrus Marham Pertanyakan Objektivitas Survei CELIOS soal Bahlil
Dengan metodologi yang jelas, hasil survei dapat membantu pemerintah memahami persepsi masyarakat sekaligus mengidentifikasi aspek kebijakan yang perlu diperbaiki.
Ia menilai, perbedaan antara persepsi publik dan capaian kinerja perlu ditelaah secara cermat agar evaluasi menghasilkan gambaran yang lebih utuh.
Karena itu, hasil survei sebaiknya ditempatkan sebagai salah satu sumber masukan, bukan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan kinerja seorang pejabat.
Ahmad Labib menegaskan, Komisi VI DPR RI tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dengan memperhatikan hasil kerja dan manfaatnya bagi masyarakat.
Menurutnya, evaluasi yang berbasis data dan indikator terukur akan lebih membantu mendorong perbaikan kinerja pemerintah sekaligus menjaga kredibilitas riset di ruang publik.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.