Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Konflik berkepanjangan di Timur Tengah (Timteng) mengancam pasokan minyak Indonesia. Untuk menjaga ketahanan energi nasional, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia harus mencari alternatif pasokan hingga ke Afrika.
Bahlil mengatakan, gangguan pasokan dipicu penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pengiriman minyak dari Timur Tengah. Situasi tersebut semakin menekan pasokan karena Arab Saudi juga terdampak kondisi di kawasan itu.
Akibatnya, Pemerintah harus mengalihkan pencarian pasokan minyak ke negara-negara lain untuk memastikan kebutuhan energi dalam negeri tetap terpenuhi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin komunikasi dan melobi negara-negara di Afrika.
"Dulu kita punya, 23 persen crude dari Selat Hormuz. Sekarang dengan Arab Saudi lagi kena begini, nambah lagi. Makanya Menteri ESDM nggak bisa tidur terlalu panjang, karena harus lobi mencari minyak di mana-mana," kata Bahlil dalam acara Rakernas III HIPPI Tahun 2026 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Dalam proses lobi tersebut, Bahlil mengaku sempat melontarkan candaan kepada para menteri dan pejabat energi dari negara-negara Afrika untuk mencairkan suasana. "Jadi, pada saat saya lobi dengan mereka, saya bilang kita ini saudara," seloroh Bahlil.
Bahlil menegaskan, Pemerintah terbuka menjalin kerja sama perdagangan minyak mentah dengan negara mana pun, selama harga yang ditawarkan kompetitif dan pasokannya terjamin. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan energi sekaligus menekan beban pengadaan minyak.
Baca juga : Bahlil Dorong Rakyat Jadi Pemain Energi, Sumur Minyak dan Etanol Digenjot
Pemerintah juga berupaya mempertahankan harga BBM bersubsidi agar tidak membebani masyarakat. Bahlil memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir 2026. "Bagaimana caranya kita jagain untuk tidak naik, dan saya janji BBM untuk subsidi tidak akan naik sampai Desember," kata Bahlil.
Selain menjajaki pasokan dari Afrika, Indonesia sebelumnya mengimpor minyak mentah dari Rusia melalui skema kerja sama antarpemerintah (government-to-government/G2G). Langkah tersebut menjadi bagian dari diversifikasi sumber pasokan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Bahlil menegaskan, pengadaan energi tidak hanya mempertimbangkan kepastian pasokan, tetapi juga aspek keekonomian. Dengan demikian, upaya mengamankan minyak diharapkan tidak menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun masyarakat.
Untuk diketahui, saat ini Kementerian ESDM menerapkan metode hunting atau pencarian langsung ke negara-negara yang memiliki kelebihan pasokan minyak. Metode ini ditempuh untuk menjaga ketersediaan stok nasional di tengah ketidakpastian pasokan global.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan, metode tersebut berbeda dari mekanisme pengadaan sebelumnya yang mengandalkan lelang. Perubahan dilakukan karena tidak ada peserta lelang sejak konflik di Timur Tengah terjadi.
Kembangkan Etanol
Baca juga : Ara-Bahlil Rancang Rumah Pekerja Terintegrasi Jargas Dan Energi Surya
Selain mencari sumber pasokan minyak alternatif, Pemerintah menyiapkan strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin melalui pengembangan etanol.
Bahlil mengatakan, kebutuhan bensin nasional saat ini mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun. Sementara itu, produksi dalam negeri baru berkisar 18–19 juta kiloliter sehingga selisih kebutuhan masih harus dipenuhi melalui impor.
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Pemerintah merencanakan penerapan mandatori etanol secara bertahap hingga E50. Persiapan menuju 2028 tengah dimatangkan dengan mempertimbangkan kesiapan industri dan ketersediaan bahan baku di dalam negeri.
"Jangan sampai kita melakukan mandatori, tapi etanolnya kita impor. Nggak boleh," tegas Bahlil.
Menurut dia, bahan baku etanol telah dipetakan di sejumlah wilayah, antara lain Jawa, Sumatera, dan Papua. Untuk penerapan E20, kebutuhan etanol diperkirakan mencapai sekitar 8 juta kiloliter dengan bahan baku berupa singkong, tebu, dan jagung.
Pemenuhan kebutuhan tersebut memerlukan lahan sekitar 1 juta hektare untuk singkong, 1,1 juta hektare untuk tebu, dan 1 juta hektare untuk jagung. Pemerintah berencana memanfaatkan lahan area penggunaan lain (APL) dan hak guna usaha (HGU) telantar, dengan pengelolaan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Baca juga : Ekonom Dukung Menko Bahlil Moratorium Industri Nikel
Di samping bahan baku utama, Pemerintah mengembangkan sumber alternatif untuk mendukung produksi etanol. Proyek percontohan (pilot project) sorgum manis telah berjalan di Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur, sedangkan pengolahan aren di Kamojang memiliki kapasitas produksi 1.000 liter per hari.
Upaya mengurangi impor energi sebelumnya juga dilakukan melalui penerapan mandatori biodiesel B50 sejak 9 Juli 2026. Program tersebut diklaim mampu menghemat devisa sekitar Rp 170 triliun sekaligus menyerap 2,1 juta tenaga kerja.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan, pemanfaatan sawit lokal untuk biodiesel memberikan dampak langsung bagi perekonomian nasional, terutama melalui penghematan devisa dan penguatan pemanfaatan sumber daya dalam negeri.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
