RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat meminta pemerintah memperbaiki koordinasi antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, untuk menghilangkan hambatan birokrasi dalam setiap kebijakan.
"Saya lihat, koordinasi menjadi titik lemah birokrasi kita. Upaya untuk memperbaikinya harus dimulai dari pimpinan negara, daerah sampai pimpinan kementerian dan lembaga harus punya leadership yang kuat dan efektif menerapkan koordinasi," jelas Lestari yang akrab disapa Rerie dalam keterangannya, Senin (11/5).
Baca juga : MPR Minta Pemerintah Antisipasi Kepulangan Ribuan Pekerja Migran
Menurut Rerie, masalah koordinasi dalam birokrasi sudah disadari sejak rezim Orde Baru (Orba). Ketika itu, ada empat konsep yang akan diterapkan dalam birokrasi. Yaitu koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi.
Namun, hingga Orba bubar, konsep itu tak terlaksana. Hingga saat ini, menurutnya, koordinasi tetap menjadi masalah kronis di tubuh birokrasi.
Baca juga : Pengamat UGM Minta Izin Operasi Moda Transportasi Dibatalkan
Rerie menuturkan, koordinasi yang baik dalam tubuh birokrasi sangat diperlukan. Apalagi, di tahun ini dan tahun-tahun mendatang, kondisi yang dihadapi Indonesia dan negara lain di dunia penuh ketidakpastian sebagai dampak pandemi Covid-19.
"Banyaknya tantangan yang dihadapi tentunya membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak. Sehingga, kita membutuhkan koordinasi yang kuat dalam birokrasi, agar mampu mengatasi persoalan yang ada," jelasnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.